JABARMEDIA – Merespons kritik dari Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali mengenai target pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pungutan wisatawan asing (PWA) dalam RAPBD TA 2026 sebesar Rp500 miliar.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan bahwa target tersebut sesuai dengan pencapaian PWA saat ini.
Target pendapatan dari Pungutan Wisatawan Asing (PWA) Tahun 2026 sebesar Rp500 miliar, mengingat kami mempertimbangkan kondisi yang masih membutuhkan penguatan koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait di Pemerintah Pusat, penyempurnaan aspek teknis pemungutan, serta peningkatan kerja sama dengan para pihak terkait,” kata Koster, dalam Rapat Paripurna ke-8 DPRD Provinsi Bali Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, pada Rabu 22 Oktober 2025, di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali.
Ia menyampaikan, laporan hari ini menunjukkan bahwa pendapatan PWA baru mencapai Rp311 miliar.
Jika dihitung hingga akhir bulan Desember, tersisa 68 hari lagi, dengan rata-rata pendapatan harian sebesar Rp 1 miliar, sehingga total PWA diperkirakan mencapai sekitar Rp385 miliar.
“Benar jika melihat angka harian, pada akhir bulan Desember, sekitar Rp380 miliar hingga Rp390 miliar,” katanya.
Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pendapatan PWA pada tahun 2024 yang mencapai Rp 318 miliar, artinya telah naik sebesar Rp 72 miliar.
Oleh karena itu, pihak terkait terus melakukan perbaikan agar PWA dapat berjalan secara optimal.
“Kita telah melakukan perubahan Perda untuk optimalisasi, sudah ada kerja sama dengan berbagai pihak, namun dampaknya belum terlihat. Oleh karena itu, saya berusaha keras mendorong tim untuk melakukan koordinasi guna mempercepat peningkatan capaian ini,” kata Koster.
“Termasuk masih terdapat proses kerja sama dengan Kemen Imipas dalam penyelenggaraan PWA ini. Semoga dapat dilanjutkan dengan MOU nanti, agar hasilnya lebih maksimal, tetapi membutuhkan proses,” tambahnya.
Selanjutnya Koster menyampaikan bahwa ia telah mengadakan pertemuan dengan Menteri Imipas untuk membahas isu PWA ini dan mendapatkan dukungan penuh.
“Maka kita membutuhkan waktu, tetapi saya tidak diam. Saya telah mengadakan dua kali rapat dengan Menteri Imigrasi untuk kerja sama dalam pengenaan pajak wisatawan asing. Dan beliau dalam proses sangat mendukung, termasuk juga Kepala BPKP, Bapak Yusuf Ateh, yang sangat mendukung hal ini, serta mencari jalan agar pencapaian bisa lebih optimal,” katanya.
