JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten Ciamis ikut berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakor) mengenai Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang diadakan secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari Senin (20/10/2025).
Kegiatan ini berlangsung di Ruang Vidcon Pendopo Ciamis dan dihadiri langsung oleh Bupati Ciamis, yang didampingi oleh Asisten Daerah serta beberapa pimpinan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan masalah pengendalian inflasi.
Rapat koordinasi ini adalah kegiatan nasional yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan secara resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Muhammad Tito Karnavian.
Di dalam kegiatan tersebut, turut hadir Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyampaikan berbagai
arah strategis untuk mempercepat realisasi anggaran guna menjaga kestabilan harga pada tahun 2025.
Agenda strategis ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Dalam penyampaiannya, Menteri Keuangan menyatakan bahwa tren inflasi saat ini masih berada dalam batas yang bisa dikelola. Dari total 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 di antaranya mengalami inflasi, dengan 25 provinsi tercatat berada dalam rentang target nasional.
“Menjaga stabilitas harga dan memastikan kelengkapan pasokan barang memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Distribusi yang efisien serta kerja sama perdagangan antar wilayah menjadi dasar penting dalam menjaga kemampuan belanja masyarakat,” kata Purbaya.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama yang kuat antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), agar kebijakan
pengambilan kebijakan dapat lebih tepat, terukur, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan ekonomi yang akan datang.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 terjadi kenaikan dalam pencapaian transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan penggunaan dana tersebut.
berikut untuk mendukung berbagai kebijakan pembangunan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat.
Namun, Purbaya juga memberikan catatan penting mengenai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami pengurangan sebesar 10,86% secara tahunan (year-on-year). Ia mendorong agar setiap pemerintah daerah terus
mengembangkan aktivitas ekonomi setempat untuk mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara bertahap.
Merespons arahan tersebut, Bupati Ciamis menyatakan bahwa masukan dari pemerintah pusat akan menjadi acuan dalam merancang langkah-langkah strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan harga di wilayah.
“Kami akan memperkuat kerja sama antar sektor, khususnya melalui partisipasi aktif TPID, agar inflasi di Ciamis tetap terkendali dan kemampuan belanja masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Selanjutnya, Bupati menyampaikan komitmen Pemkab Ciamis dalam memaksimalkan pemanfaatan dana transfer daerah untuk pembangunan prioritas yang secara langsung mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Di samping itu, Pemkab akan terus mencari potensi sumber pendapatan daerah dengan pendekatan yang lebih kreatif.
“Kami berkomitmen untuk terus mendorong sektor-sektor produktif seperti UMKM dan pertanian agar berkembang lebih cepat, sehingga dapat menjadi tulang punggung perekonomian setempat,” tutupnya.
