JABARMEDIA – Banyak dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih belum beroperasi di Kabupaten Bogor. Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menunjukkan komitmennya untuk menuntaskan program MBG ini. Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan berbagai langkah percepatan, termasuk mempercepat proses perizinan dan administrasi melalui Dinas Kesehatan. Selain itu, pihaknya juga mendorong Badan Gizi Nasional untuk mempercepat proses verifikasi lokasi dapur.
Menurut Rudy Susmanto, percepatan pembangunan dapur MBG membutuhkan kolaborasi semua pihak, baik pemerintah daerah, Forkopimda, maupun pihak swasta. Ia menekankan agar perizinan dan proses administratif dipermudah tanpa mengabaikan standar yang berlaku.
Jumlah Penduduk Terbesar
“Kita harus memberikan privilege khusus bagi Kabupaten Bogor, mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia,” ujarnya dalam keterangannya, Rabu (12/1102/2025). Ia menegaskan bahwa program MBG tidak hanya ditujukan untuk siswa sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan masyarakat rentan gizi lainnya.
“Kita siap bekerja keras agar Januari nanti minimal 90 persen dapur sudah beroperasi, ini tanggung jawab kita bersama,” tambah Bupati Bogor.
Perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN), Tito, yang mengikuti rapat bersama Bupati Bogor menyampaikan bahwa terdapat total 290 SPPG di Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut, 197 SPPG sudah beroperasi dan 93 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa sejak awal, proses percepatan SPPG di Kabupaten Bogor dilakukan melalui kerja sama antara BGN dan Pemerintah Kabupaten Bogor, dimulai dari penandatanganan MoU antara Kepala BGN dengan pihak Pemkab. Dalam proses tersebut, BGN berperan aktif dalam pendampingan pemilihan lahan yang direkomendasikan Pemda.
Tito menambahkan, setelah proses pemilihan lahan dan pembangunan oleh pihak pelaksana SPPG, tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan langsung dari Koordinator Wilayah (Korwil) dan KPPG BGN. “Pendampingan ini mencakup konsultasi dan arahan teknis agar pembangunan dan pengoperasian SPPG di Kabupaten Bogor berjalan sesuai standar yang ditetapkan,” ungkapnya.
Langkah-Langkah Percepatan Pembangunan SPPG
Berikut adalah beberapa langkah yang dilakukan untuk mempercepat pembangunan SPPG di Kabupaten Bogor:
- Peningkatan Kolaborasi: Pemerintah Kabupaten Bogor bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Forkopimda dan pihak swasta untuk mempercepat proses.
- Percepatan Perizinan: Proses perizinan dan administrasi dipercepat tanpa mengabaikan standar yang berlaku.
- Pendampingan Teknis: BGN memberikan pendampingan teknis kepada pihak pelaksana SPPG untuk memastikan pembangunan sesuai standar.
- Koordinasi dengan Korwil dan KPPG: Setelah lahan dipilih dan dibangun, pendampingan dilakukan oleh Korwil dan KPPG BGN.
Status Terkini SPPG di Kabupaten Bogor
Saat ini, terdapat total 290 SPPG di Kabupaten Bogor. Dari jumlah tersebut:
- 197 SPPG sudah beroperasi.
- 93 SPPG masih dalam tahap persiapan operasional.
Proses percepatan SPPG dilakukan melalui kerja sama antara BGN dan Pemkab Bogor. Dimulai dari penandatanganan MoU antara Kepala BGN dengan pihak Pemkab. BGN juga aktif dalam pendampingan pemilihan lahan yang direkomendasikan Pemda.
Setelah proses pemilihan lahan dan pembangunan oleh pihak pelaksana SPPG. Tahap berikutnya akan dilanjutkan dengan pendampingan langsung dari Korwil dan KPPG BGN. Pendampingan ini mencakup konsultasi dan arahan teknis agar pembangunan dan pengoperasian SPPG di Kabupaten Bogor berjalan sesuai standar yang ditetapkan.
