Kasus Jaminan Pelaksanaan Palsu yang Menyeret Bank BRI dan PT Maga Seribu Perkasa
Kasus dugaan jaminan pelaksanaan (jampel) palsu yang melibatkan Bank BRI Cabang Harapan Indah Bekasi dan PT Maga Seribu Perkasa di proyek infrastruktur di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bogor kini menjadi perhatian serius dari kalangan parlemen. Isu ini muncul setelah beredarnya dokumen jaminan yang dianggap tidak resmi dan viral di media sosial, sehingga memicu pertanyaan publik mengenai keabsahan dokumen tersebut.
Dokumen-dokumen ini diduga digunakan dalam proses tender proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran APBD Kabupaten Bogor. Anggota Komisi XI DPR RI, Anna Mu’awannah, menilai bahwa kasus ini bukan hanya sekadar masalah administratif, tetapi juga berkaitan dengan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional. Ia menegaskan bahwa BRI sebagai lembaga keuangan besar harus menjaga kredibilitasnya dengan bersikap transparan dan hati-hati dalam setiap proses administrasi.
“Perbankan, khususnya BRI Harapan Indah Bekasi, mesti memberikan klarifikasi terbuka terhadap temuan ini serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap adanya jampel yang masuk,” ujar Anna dalam pernyataannya di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Rabu (12/11/2025).
Anna menekankan pentingnya verifikasi menyeluruh terhadap semua bentuk jaminan proyek yang melibatkan lembaga keuangan. Hal ini dilakukan agar tidak ada ruang bagi manipulasi dokumen oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia juga menyarankan aparat penegak hukum untuk segera turun tangan jika ditemukan indikasi permainan atau keterlibatan oknum dari pihak ketiga, vendor, maupun pegawai bank.
“Jika ada indikasi permainan maka aparat penegak hukum (Polda Jawa Barat) harus memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Penemuan Awal oleh Koalisi Gagak
Kasus ini pertama kali diungkap oleh Koalisi Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gagak), yang menemukan ketidaksesuaian antara format alamat korespondensi digital dokumen Jampel dengan data resmi Bank BRI. Laporan resmi telah disampaikan ke Direktorat Kriminal Umum (Ditkrimum) dan Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Jawa Barat pada awal November 2025 untuk penyelidikan lebih lanjut.
Hasil penelusuran awal menunjukkan adanya dugaan penggunaan dokumen jaminan proyek fiktif senilai miliaran rupiah dalam proyek peningkatan jalan Pingku – Cikuda di bawah Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Selain itu, investigasi awal menyebutkan bahwa dokumen tersebut tidak diterbitkan secara resmi oleh BRI, melainkan difasilitasi oleh pihak ketiga yang berperan sebagai perantara.
Penjelasan dari Pihak BRI
BRI tidak pernah menggunakan domain www.briharapanindah.com dalam korespondensinya. Domain resmi BRI yang sah hanya @bri.co.id atau ditambah dengan nama divisi penerbit garansi di internal BRI. Seorang perwakilan BRI saat dihubungi mengungkapkan hal ini, Rabu, 29 Oktober 2025, di Kantor BRI Cabang Harapan Indah Bekasi.
“Mana ada BRI pakai alamat email -dotcom-. Kami hanya menggunakan domain bri.co.id dalam korespondensi resminya dan biasanya disebutkan darimana divisinya,” ujarnya.
Hingga kini, pihak BRI Cabang Harapan Indah Bekasi belum memberikan pernyataan resmi terkait dugaan tersebut. Namun sumber internal dari BRI pusat menyebutkan bahwa manajemen pusat sedang melakukan audit internal dan penelusuran terhadap keabsahan dokumen yang disebut-sebut digunakan dalam proyek pemerintah daerah tersebut.
Tantangan dan Langkah Masa Depan
Kasus ini menjadi pengingat bahwa sistem pengawasan penerbitan jaminan proyek perlu diperketat, agar tidak ada ruang bagi praktik manipulatif yang berpotensi merugikan negara. Publik kini menunggu langkah tegas dari BRI dan aparat penegak hukum Polda Jawa Barat dalam mengungkap kebenaran kasus dugaan jampel palsu yang mencoreng kredibilitas sektor keuangan dan proyek pemerintah daerah.
