Kader PKK Kabupaten Kuningan Meraih Penghargaan Adhi Bhakti Utama
Salah satu kader dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kuningan, Khodijah, berhasil meraih penghargaan tertinggi Adhi Bhakti Utama dalam puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 tingkat Provinsi Jawa Barat. Penghargaan ini diberikan berupa hadiah ibadah umrah, yang diserahkan di Gedung Sabuga, Kota Bandung, beberapa waktu lalu.
Penghargaan Adhi Bhakti Utama diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi dan pengabdian kader PKK yang dinilai berprestasi dalam menjalankan program PKK di wilayahnya. Khodijah dinilai sangat aktif dan konsisten dalam menjalankan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Ketua TP PKK Kabupaten Kuningan, Hj. Ela Helayati, menyampaikan rasa bangga dan syukur atas prestasi yang diraih oleh Khodijah. Ia menilai bahwa Khodijah adalah salah satu kader terbaik yang selalu turun langsung ke masyarakat dengan penuh semangat, gotong royong, dan ketulusan dalam melaksanakan program PKK.
“Khodijah adalah salah satu kader terbaik kami. Ia selalu turun langsung ke masyarakat dengan penuh semangat, gotong royong, dan ketulusan dalam melaksanakan program PKK. Hadiah umrah ini merupakan apresiasi atas pengabdian yang dilakukan dengan hati,” ujarnya.
Ela berharap penghargaan ini dapat menjadi inspirasi bagi kader PKK lainnya di Kabupaten Kuningan. Ia berharap seluruh kader dapat meneladani semangat Khodijah. Momentum HKG PKK ke-53 ini harus menjadi pendorong untuk terus bergerak bersama dan menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
Peringatan HKG PKK ke-53 yang digelar bersamaan dengan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 tingkat Provinsi Jawa Barat dihadiri oleh ribuan kader PKK, bupati/wali kota, serta pimpinan daerah. Termasuk hadir Bupati Kuningan H. Dian Rachmat Yanuar dan Ketua TP PKK Kuningan Hj. Ela Helayati.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa Pemprov Jabar akan memaksimalkan peran PKK dan aparatur desa dalam percepatan penanganan stunting, meskipun angka kasus telah menunjukkan tren penurunan. Menurutnya, Bappeda Jabar telah menyiapkan anggaran khusus untuk kader PKK dalam pendataan berbagai persoalan kesehatan masyarakat di tingkat desa.
“Setelah pendataan selesai, kami akan merumuskan kebijakan penanganan kesehatan, termasuk anggaran stunting dan penyakit lainnya selama satu tahun atau hingga benar-benar tuntas,” jelasnya.
KDM juga menambahkan bahwa dana desa akan lebih difokuskan untuk penanganan kesehatan masyarakat setelah pembangunan infrastruktur desa sepenuhnya diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Kami ingin biaya penanganan stunting, lepra, dan TBC dihitung secara jelas. Pemerintah akan membiayainya hingga selesai, dan kader PKK akan menjadi pemandu utama di lapangan,” ujarnya.
Di akhir sambutan, KDM kembali menegaskan bahwa PKK memiliki tugas mulia untuk membantu menyelesaikan berbagai problematika yang dihadapi masyarakat.
