Capaian Penting dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Bogor
Kabupaten Bogor mencatatkan pencapaian yang signifikan dalam upaya mengurangi angka kemiskinan. Pada tahun 2025, persentase penduduk miskin di kabupaten ini turun menjadi 6,25 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang sebesar 7,46 persen dan nasional yang mencapai 9,63 persen.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, Bambam Setia Aji, sejak tahun 2007, Kabupaten Bogor merupakan salah satu wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Barat. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang sangat besar, diperkirakan mencapai lebih dari 6 juta jiwa pada tahun 2025 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Meski jumlah penduduk miskin sebanyak 446.790 orang, rasio kemiskinan di Kabupaten Bogor justru lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Sejak tahun 2021, tren penurunan kemiskinan telah tercatat, dengan angka kemiskinan yang awalnya sebesar 8,13 persen kini turun menjadi 6,25 persen pada tahun 2025.
Program Pemerintah yang Berdampak Nyata
Dalam lima tahun terakhir, sekitar 120.000 orang telah keluar dari zona kemiskinan, dengan rata-rata 24.000 orang per tahun. Angka ini menunjukkan hasil nyata dari berbagai program pemerintah daerah yang menyasar masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemkab Bogor juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 700 miliar pada tahun 2025. Salah satu program utama yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan adalah perbaikan rumah tidak layak huni (rutilahu). Pada tahun 2025, sebanyak 3.406 unit rutilahu ditargetkan untuk diperbaiki guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat tidak mampu.
Selain itu, dukungan juga dilakukan melalui penyediaan hunian tetap bagi keluarga terdampak bencana alam. Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan bantuan ekonomi mikro untuk meningkatkan pendapatan warga secara berkelanjutan.
Target ke Depan dan Optimisme
Pemerintah daerah optimistis bahwa upaya berkelanjutan dalam pembangunan fisik dan pemberdayaan sosial akan semakin mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor. Salah satu target yang direncanakan adalah penganggaran sebesar Rp 1 triliun pada tahun 2026 untuk jaminan kesehatan 100 persen atau Universal Health Coverage (UHC) bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
Tantangan yang Tetap Menghadang
Meski demikian, Bambam mengakui bahwa Pemkab Bogor masih menghadapi tantangan besar. Jumlah penduduk yang mencapai 6 juta jiwa—bahkan lebih besar daripada 25 provinsi di Indonesia—serta tingginya risiko bencana alam menjadi potensi pemicu kemiskinan baru.
“Kami terus berupaya agar Kabupaten Bogor yang merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar se-Indonesia dapat mengentaskan kemiskinan bersama-sama. Untuk itu, kolaborasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan para pemangku kepentingan terus diperkuat agar penanganan kemiskinan efektif dan menyeluruh,” ujarnya.
