JABARMEDIA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penataan daerah aliran sungai (DAS) di wilayah Jabar dilakukan lewat pola penanganan per blok dengan fokus pada beberapa daerah, mulai dari Bekasi hingga Bogor yang dieksekusi mulai 2025 ini.
Dedi di Bandung, Selasa, mengatakan pola per blok yang dimaksudkan untuk memutus persoalan banjir dan kerusakan lingkungan yang selama ini tertangani secara parsial, merupakan pendekatan baru.
Dedi menyebut pendekatan baru ini sebagai “rem besar” yang akan mengubah cara kerja seluruh instansi terkait dalam satu komando eksekusi.
“Kita ingin ada percepatan eksekusi. Masalahnya apa, kita selesaikan. Tahun ini, misalnya, dari Bekasi sampai Bogor akan saya tuntaskan dalam satu blok,” ujar Dedi.
Menurut dia, empat wilayah yakni Subang, Karawang, Bekasi, dan Bogor, menjadi titik paling kritis dalam persoalan air dan banjir.
Karena itu, penanganan tidak lagi dilakukan dalam batas kewenangan sektoral, tetapi disatukan sebagai rangkaian wilayah penanganan prioritas.
“Di sini problemnya paling berat. Maka fokus penyelesaian harus jelas dan berurutan per blok,” ucapnya.
Untuk mempercepat penataan, Dedi Mulyadi meminta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di Jabar dan Perum Jasa Tirta (PJT) II menuntaskan rencana kerja, baik untuk sisa tahun anggaran 2025, maupun program tahun 2026.
Ia menilai sinkronisasi antarinstansi menjadi titik lemah yang harus diperbaiki jika penataan DAS ingin berjalan tanpa hambatan.
“Perencanaan harus nyambung. Kalau tiap instansi bergerak sendiri-sendiri, DAS tidak akan pernah selesai,” katanya.
Dedi juga menekankan perubahan strategi anggaran dari proyek normalisasi besar ke penguatan alat kerja di lapangan.
Pemprov, katanya, akan mengalokasikan pembelian alat berat dalam jumlah signifikan untuk mengurangi ketergantungan pada kontraktor proyek.
alah satu bentuk komitmen kami adalah membeli alat berat sebanyak-banyaknya. Kalau alat, operator, dan BBM cukup, efisiensinya bisa mencapai 70 persen dari total kebutuhan anggaran,” ujarnya.
Terkait bangunan liar di sepanjang aliran sungai, Dedi menegaskan penertiban akan berjalan tegas namun terukur.
Patok batas akan dipasang bersama PJT II dan PSDA, dengan pengamanan Marinir serta pendampingan penuh Pemerintah Provinsi Jabar.
“Pengawasan dan pengamanan sudah ada formatnya. Tinggal jalan,” ucapnya
Selain itu, Dedi juga menyoroti maraknya alih fungsi tanah negara di daerah aliran sungai yang kerap menghambat penataan. Untuk itu, ia menyatakan akan meminta pendampingan Kejaksaan Agung, khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
“Minggu ini saya akan ke Kejaksaan Agung. Ini penting, kalau tidak serius, persoalan ini hanya ramai sebentar lalu hilang,” tuturnya.
(Antara/idram)
