Penahanan Sekretaris Dinas di Pemkab Kuningan
Seorang sekretaris dinas di salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Jawa Barat. Penahanan ini dibenarkan oleh Bupati Kuningan Dian Rachmat, yang menegaskan bahwa pihak berwenang sedang melakukan proses hukum terhadap pelaku.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, mengonfirmasi bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar telah mengamankan salah satu sekretaris dinas tersebut. Ia belum memberikan informasi lebih lanjut mengenai instansi yang bersangkutan.
“Iya benar. Besok kami akan rilis tersangkanya,” kata Hendra saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (11/11/2025).
Hendra menjelaskan bahwa tersangka sempat mengajukan penangguhan penahanan karena alasan kesehatan. Namun, ia memastikan bahwa tersangka akan hadir dalam press release yang akan digelar Polda Jabar pada Rabu (12/11).
“Beberapa hari kemarin meminta izin tidak bisa hadir dengan alasan sedang berobat, tapi besok kami akan rilis ya,” tuturnya.
Perwira menengah Polri itu tidak merinci dugaan kasus yang menjerat sekretaris dinas tersebut. Ia hanya menyebut bahwa kasus ini terkait dugaan korupsi.
“Iya (dugaan) korupsi. Besok saja ya kami riliskan,” ungkapnya.
Kasus Korupsi Proyek Jalan Lingkar Timur Kuningan
Berdasarkan informasi yang diterima, kasus yang melibatkan sekdis berinisial A ini terkait dugaan korupsi proyek jalan Lingkar Timur Kuningan. Proyek ini merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang mencakup ruas jalan sepanjang 7,24 km dengan anggaran sebesar Rp 97,3 miliar.
Proyek ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dan mempercepat mobilitas masyarakat di wilayah Kuningan. Namun, adanya dugaan korupsi membuat proyek ini menjadi sorotan publik dan memicu investigasi lebih lanjut oleh aparat hukum.
- Dugaan korupsi ini dilaporkan terjadi selama proses pelaksanaan proyek, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa.
- Tersangka diduga terlibat dalam manipulasi anggaran dan pemilihan rekanan yang tidak sesuai dengan aturan.
- Penyidik Polda Jabar masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut.
Langkah Hukum yang Dilakukan
Penahanan terhadap sekretaris dinas ini menunjukkan komitmen pihak berwenang untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi secara tegas. Meski belum ada pengumuman resmi mengenai jenis tindak pidana yang dituduhkan, kepolisian tetap berkomitmen untuk memproses kasus ini dengan transparan dan profesional.
- Penyidik akan terus memperkuat bukti-bukti yang diperlukan untuk menuntut tersangka.
- Proses hukum ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi aparatur pemerintah lainnya agar lebih waspada terhadap potensi penyimpangan.
- Masyarakat diharapkan tetap memantau perkembangan kasus ini melalui saluran resmi pihak berwenang.
Peran Masyarakat dalam Mengawasi Pemerintahan
Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan proyek pemerintah. Dengan adanya partisipasi aktif masyarakat, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik korupsi dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
- Masyarakat dapat melaporkan dugaan penyimpangan melalui jalur resmi seperti lembaga anti-korupsi atau polisi.
- Partisipasi masyarakat juga dapat berupa pengawasan langsung terhadap pelaksanaan proyek.
- Edukasi tentang hak dan kewajiban warga dalam mengawasi pemerintahan perlu terus dilakukan.
Kesimpulan
Penahanan sekretaris dinas di Pemkab Kuningan menandai langkah tegas pihak berwenang dalam menangani dugaan korupsi. Meskipun detail kasus masih dalam penyelidikan, kejadian ini menjadi peringatan bagi seluruh aparatur pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Dengan kolaborasi antara lembaga hukum dan masyarakat, diharapkan dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih bersih dan transparan.
