JABARMEDIA – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, memberikan pernyataan tegas mengenai masa depan wilayah Barat. Ia menekankan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan bersatu. Menurutnya, proses ini harus dijalankan secara logis, terukur, dan berbasis pada kesiapan infrastruktur serta administrasi yang nyata, bukan sekadar menjadi wacana normatif tahunan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati dalam acara Lokakarya dan Pelantikan Pengurus Komite Persiapan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPP KBB) yang digelar di Gedung SBS Premier Venue, Rabu (17/12). Dalam momentum itu, Rudy mengajak semua pihak untuk melakukan refleksi mendalam atas perjuangan pemekaran yang telah berjalan selama lebih dari tiga dekade namun belum juga menemui titik final.
Persatuan di Atas Kepentingan Kelompok
Rudy Susmanto menyerukan agar seluruh elemen masyarakat menanggalkan kepentingan pribadi maupun kelompok. Ia menegaskan bahwa perjuangan demi masa depan Kabupaten Bogor Barat harus dilakukan dengan satu suara yang solid. Dalam pandangannya, sejarah tidak akan mengingat latar belakang partai atau golongan tertentu, melainkan hasil kerja nyata dan keberpihakan kepada rakyat.
“Jika kita benar-benar menginginkan Kabupaten Bogor Barat mekar, kuncinya hanya satu: kebersamaan. Jangan membawa warna partai atau golongan. Yang kita perjuangkan di sini adalah murni kepentingan masyarakat Bogor Barat,” ujar Rudy dengan penuh penekanan.
Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, serta berbagai tokoh agama dan masyarakat. Kehadiran tokoh-tokoh penting seperti Ketua Muhammadiyah Kabupaten Bogor dan para ulama dari Leuwiliang serta Cigudeg menunjukkan besarnya harapan masyarakat terhadap isu otonomi baru ini.
Langkah Konkret dan Kesiapan Ibu Kota
Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyiapkan dasar-dasar konkret untuk mendukung terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut. Salah satu langkah paling signifikan adalah pengajuan permohonan lahan untuk calon Ibu Kota Kabupaten Bogor Barat kepada PTPN pada Agustus 2025. Rudy mengungkapkan bahwa pada November 2025, permohonan tersebut secara prinsip telah disetujui.
Sesuai dengan kajian para tokoh dan akademisi sebelumnya, Kecamatan Cigudeg tetap direncanakan menjadi pusat pemerintahan atau Ibu Kota Bogor Barat. Penunjukan Cigudeg dinilai strategis dan merepresentasikan kesepakatan bersama yang telah lama dibangun.
Selain masalah lahan, Rudy memaparkan bahwa selama sepuluh bulan kepemimpinannya, Pemkab Bogor telah mengalokasikan anggaran ratusan miliar rupiah. Tujuannya untuk membenahi infrastruktur di wilayah Barat. Fokus utamanya adalah pembangunan jalan, permukiman, dan fasilitas dasar. Termasuk pembukaan akses jalan Malasari hingga perbatasan Sukabumi yang selama puluhan tahun minim sentuhan pembangunan.
“Kami tidak ingin banyak bicara, kami bekerja dengan basis data dan fakta. Infrastruktur Bogor Barat kami persiapkan mulai sekarang, bukan tahun depan atau nanti-nanti,” tegasnya.
Timeline Menuju Kabupaten Bogor Barat 2028
Saat ini, status pemekaran telah masuk ke dalam tahapan Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Pemerintah daerah pun telah menyusun peta jalan atau timeline yang jelas untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan percepatan pembangunan:
- Tahun 2026: Target penyelesaian seluruh urusan administrasi dan proses land clearing lahan pemerintahan.
- Tahun 2027: Memulai pembangunan fisik infrastruktur pemerintahan (kantor bupati, DPRD, dan dinas terkait).
- Tahun 2028: Target pusat pelayanan publik dan fasilitas pemerintahan mulai beroperasi secara fungsional.
Apresiasi dari KPP KBB
Ketua KPP KBB, Yana Nurheryana, memberikan apresiasi tinggi atas komitmen nyata Bupati Rudy Susmanto. Menurut Yana, perhatian besar terhadap wilayah-wilayah yang selama ini terisolasi. Seperti Nanggung dan Malasari, menjadi bukti bahwa bupati tidak hanya memberikan narasi kosong.
“Selama bertahun-tahun, wilayah Nanggung dan Malasari nyaris tidak tersentuh pembangunan secara signifikan. Hari ini kami melihat bukti nyata. Dimulainya pembangunan akses jalan pada 2025 yang diproyeksikan rampung pada 2026. Adalah bukti kecintaan bupati kepada masyarakat Bogor Barat melalui kerja nyata,” kata Yana.
Masyarakat kini menaruh harapan besar agar momentum positif ini terus diperjuangkan hingga ke tingkat pemerintah pusat. Sinergi antara pemerintah daerah, komite persiapan, dan tokoh masyarakat diharapkan mampu mempercepat moratorium pemekaran dibuka. Sehingga kesejahteraan masyarakat di wilayah barat dapat meningkat secara merata.
