9 Orang yang Ditangkap KPK, Wali Kota Madiun Minta Doa

Operasi Tangkap Tangan yang Melibatkan Wali Kota Madiun

Pada Senin (19/1/2026), sebanyak sembilan orang terlibat dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Madiun, Maidi. Operasi ini dilakukan setelah pemeriksaan terhadap 15 orang di Mapolres Madiun selama lebih dari delapan jam.

Sembilan orang tersebut mencakup berbagai kalangan, mulai dari Wali Kota Madiun sendiri hingga pihak swasta atau kontraktor yang diduga sebagai pemberi suap. Dalam daftar yang dirilis oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, nama-nama yang terlibat antara lain:

Wali Kota Madiun, Maidi
Kepala Dinas PUPR, Thariq Megah
Seorang perempuan (masih belum diketahui identitasnya)
Ajudan Wali Kota Madiun
Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Staf Satpol PP Kota Madiun
Perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora)
Pihak swasta/kontraktor yang diduga sebagai pemberi suap

Sementara itu, beberapa pejabat lain seperti Sekda Kota Madiun, Soeko Dwi Handiarto, dan mantan Kepala Bappeda, Suwarno, tidak dibawa ke Jakarta meskipun telah diperiksa di Mapolres Madiun.

Pengakuan Wali Kota Madiun Setelah Tiba di Jakarta

Wali Kota Maidi tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Senin malam pukul 22.34 dengan mengenakan kemeja dan jaket biru, topi hitam, serta celana panjang hitam. Ia menyampaikan pengakuan bahwa ia tidak pernah lelah membangun Kota Madiun dan meminta doa agar tetap sehat. Namun, saat ditanya mengenai pemeriksaan dan kasus yang menjeratnya, Maidi enggan menjawab.

Kepala Daerah di Jawa Timur yang Terjerat OTT KPK

Sebelum Maidi, beberapa kepala daerah di Jawa Timur juga terlibat dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK. Contohnya adalah Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, yang terjaring OTT pada Jumat (7/11/2025) lalu. Saat itu, KPK menyita uang Rp500 juta dari Sugiri sebagai barang bukti dalam operasi tersebut.

Sebelumnya, Karna Suwandi, Bupati Situbondo, juga terjerat kasus korupsi pengelolaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa di Pemkab Situbondo 2021-2024.

Dari data KPK, sejak 2004 hingga Januari 2026, ada 29 kepala daerah di Jatim terjerat kasus korupsi, baik itu bupati maupun wali kota. Berikut daftar lengkapnya: