Penghentian Operasional BRT Trans Cirebon Memicu Kekesalan Masyarakat
Penghentian layanan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Cirebon sejak 1 Januari 2026 menjadi berita yang memicu kekecewaan di kalangan masyarakat. Hal ini tidak disebabkan oleh kerusakan armada atau minimnya jumlah penumpang, melainkan karena keterbatasan anggaran daerah. Namun, keputusan tersebut justru menimbulkan pertanyaan besar di tengah warga, terutama karena kendaraan BRT masih digunakan untuk kepentingan lain oleh pihak tertentu.
Kekecewaan dari Tokoh Pemuda
Salah satu tokoh pemuda Kota Cirebon, Alpin Alghani, menyampaikan kekecewaannya terhadap penghentian layanan BRT. Menurutnya, keputusan tersebut tidak sejalan dengan realitas di lapangan. Ia menyoroti bahwa pada malam pergantian Tahun Baru, kendaraan BRT tetap digunakan oleh pemangku kebijakan untuk keperluan monitoring. Hal ini semakin memperparah rasa tidak puas masyarakat.
“Ketika layanan dihentikan dengan alasan tertentu, mengapa armadanya masih dapat digunakan untuk kepentingan lain, bukan untuk tetap melayani warga?” tanyanya. Ia menekankan bahwa transportasi publik seharusnya menjadi prioritas pemerintah, bukan sekadar aset yang digunakan saat momen tertentu.
Perasaan Warga yang Terdampak
Anah, seorang warga Kecamatan Harjamukti, juga menyampaikan rasa prihatin atas penghentian operasional BRT. Bagi dia, BRT bukan hanya sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi alternatif rekreasi murah bersama keluarga. “BRT itu jadi tujuan berwisata tersendiri buat saya dan saudara,” ujarnya.
Ia menilai tarif BRT yang terjangkau menjadi daya tarik utama. “Bayarnya murah, cuma Rp 5 ribu,” tambahnya. Anah berharap penghentian operasional BRT hanya bersifat sementara. “Harapannya cuma sementara, mungkin habis Lebaran ada lagi,” katanya.
Penjelasan Dinas Perhubungan
Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Cirebon, Andi Armawan, membenarkan penghentian sementara layanan BRT Trans Cirebon. Ia menjelaskan bahwa penghentian ini dilakukan karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan untuk menopang operasional BRT secara optimal. Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2026, dana yang dibutuhkan mencapai sekitar Rp 1,5 miliar per tahun.
“Karena kondisi keuangan daerah belum memungkinkan, operasional BRT Trans Cirebon harus ditunda sementara mulai 1 Januari 2026,” ujar Andi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghentian ini bukan akhir dari perjalanan BRT Trans Cirebon. “Harapan kami, BRT tetap bisa menjadi moda transportasi massal andalan masyarakat, tetapi dengan pola lain yang lebih sesuai dengan kemampuan anggaran,” jelasnya.
Permintaan Maaf dan Harapan Masa Depan
Dishub Kota Cirebon juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya para pengguna setia BRT Trans Cirebon. Mereka berharap layanan tersebut dapat kembali beroperasi dengan skema yang lebih realistis dan berkelanjutan. Namun, hingga saat ini, belum ada informasi pasti tentang kapan BRT akan kembali beroperasi.
Pertanyaan yang Belum Terjawab
Penghentian BRT Trans Cirebon di awal tahun 2026 menjadi ironi tersendiri bagi warga. Moda transportasi yang selama ini menjadi sandaran mobilitas justru harus berhenti saat kebutuhan masyarakat masih tinggi. Ini memunculkan pertanyaan apakah keputusan tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau hanya sekadar alasan keuangan.
