JABARMEDIA – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menghadiri Rapat Tingkat Menteri di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta Pusat, Kamis (9/1/26). Pertemuan strategis ini fokus membahas percepatan pemulihan lahan serta langkah konkret antisipasi bencana banjir dan longsor di kawasan hulu Sungai Ciliwung.
Rapat dipimpin langsung oleh Menko PMK Pratikno, serta dihadiri jajaran pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno. Agenda utama pertemuan ini adalah memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di wilayah Jabodetabek dalam menangani permasalahan banjir secara terintegrasi.
Diskusi mendalam diarahkan pada penanganan kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dari hulu hingga hilir. Sejumlah poin krusial yang disepakati meliputi pembangunan infrastruktur retensi air, program penghijauan kembali secara masif. Serta penguatan regulasi tata ruang, hingga mitigasi bencana berbasis komunitas.
Selain itu, penegakan hukum di kawasan hulu, khususnya wilayah Ciawi, Megamendung, dan Cisarua, menjadi prioritas demi menjaga keseimbangan ekosistem.
Mendukung Penuh Program Pusat
Bupati Bogor, Rudy Susmanto, menyatakan komitmen penuh jajarannya untuk mendukung penuh program pusat dalam pelestarian lingkungan. Menurutnya, Kabupaten Bogor memegang peranan vital sebagai benteng perlindungan bagi wilayah di bawahnya.
“Penanganan banjir harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Kolaborasi lintas wilayah menjadi kunci utama untuk menciptakan solusi jangka panjang yang berkelanjutan,” tegas Rudy Susmanto di sela pertemuan.
Senada dengan hal tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan pentingnya pendekatan multisektor dalam menghadapi ancaman bencana tahunan ini. Ia menilai penanganan tidak bisa lagi dilakukan secara parsial. Melainkan harus melibatkan sinergi kuat antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait.
Selain rehabilitasi lingkungan melalui reboisasi, Menko PMK juga menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur yang tangguh. Juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi bencana.
Penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran tata ruang di hulu sungai menjadi salah satu pilar utama. Ini harus dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif demi melindungi masyarakat luas dari risiko banjir dan tanah longsor.
