JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menyatakan komitmen penuh untuk menuntaskan kewajiban pembayaran atas sejumlah kegiatan Tahun Anggaran 2025. Proses penyelesaian dipastikan berjalan tertib dan transparan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan bahwa langkah-langkah konkret telah diambil agar seluruh proses akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada para penyedia jasa yang telah berkontribusi dalam pembangunan daerah.
“Pemkab Bogor tidak tinggal diam. Kami sedang melakukan langkah nyata agar seluruh kewajiban diselesaikan secara sah melalui mekanisme yang berlaku,” ujar Ajat saat memberikan keterangan resmi.
Verifikasi Ketat Melalui Forum Koordinasi
Guna mempercepat proses, Pemkab Bogor melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah memfasilitasi forum koordinasi yang melibatkan perangkat daerah, kontraktor, konsultan, hingga penyedia jasa lainnya. Tim dari Inspektorat dan Sekretariat Daerah turut diturunkan untuk melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh.
Ajat menjelaskan, klasifikasi kegiatan dibagi menjadi tiga kategori utama: pekerjaan yang sudah rampung 100 persen, pekerjaan dengan progres di bawah 100 persen. Serta proyek yang memerlukan perpanjangan waktu.
“Untuk pekerjaan yang telah selesai 100 persen secara fisik dan administrasi, Inspektorat akan segera melakukan tinjauan (review) dalam waktu dekat. Sementara untuk kategori lainnya, akan dilakukan pendalaman lebih lanjut agar tidak ada persoalan hukum di masa depan,” tambahnya.
Skema Anggaran dan Target Penyelesaian
Terkait teknis pendanaan, kewajiban pembayaran yang melewati tahun anggaran ini akan dimasukkan ke dalam APBD 2026 melalui mekanisme pergeseran anggaran atau perubahan parsial. Sekda memastikan kondisi kas daerah dalam posisi aman (prudent), namun tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pencairannya.
Pemkab Bogor menargetkan proses administrasi rampung pada Januari 2026, sehingga realisasi pembayaran dapat segera dilakukan setelah penetapan peraturan kepala daerah.
“Kami menargetkan seluruh kewajiban tuntas secepat mungkin, paling lambat sebelum memasuki bulan Ramadan. Kami sudah berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Bogor agar ada kesamaan pemahaman terkait solusi ini,” kata Ajat.
Pengalaman serupa pada tahun 2022 menjadi referensi bagi Pemkab Bogor bahwa tata kelola keuangan yang benar adalah kunci penyelesaian masalah. Ajat pun mengimbau para penyedia untuk tetap tenang selama proses verifikasi berlangsung. Juga menjadikannya bahan evaluasi agar ke depan seluruh pekerjaan fisik dapat selesai sebelum batas akhir 31 Desember.
