Rencana Bioetanol Siap, Bahlil Targetkan 2028

BantenMedia.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah sedang menyiapkan penerapan kebijakan wajib bioetanol nasional yang akan diterapkan paling lambat pada tahun 2028. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi transisi energi berbasis sumber daya dalam negeri, setelah penerapan biodiesel telah berjalan secara penuh.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun peta jalan untuk bioetanol. Peta jalan ini mencakup tahapan implementasi, kesiapan pasokan bahan baku, serta penyesuaian infrastruktur distribusi. Tujuan dari mandatori ini adalah untuk memperkuat ketahanan energi, mengurangi impor bahan bakar minyak (BBM), serta memperluas nilai tambah komoditas pertanian di dalam negeri.

“Kalau etanolnya pasti teman-teman tanya kapan mulai? Roadmap-nya lagi dibuat. Tapi saya pastikan paling lambat 2028 sudah ada mandatori,” ujar Bahlil saat konferensi pers capaian kinerja Kementerian ESDM 2025 di Jakarta, Kamis (8/1/2026).

Ia juga menyampaikan bahwa penyusunan peta jalan bioetanol dilakukan secara paralel dengan penguatan kebijakan biodiesel. Pemerintah menargetkan kesinambungan antarprogram agar transisi energi dapat berjalan terukur tanpa mengganggu pasokan energi nasional.

“Mungkin 2027–2028 kita roadmap-nya sebentar lagi akan selesai,” tambah Bahlil.

Penerapan mandatori bioetanol disiapkan setelah capaian biodiesel menunjukkan hasil yang signifikan. Sepanjang tahun 2025, pemanfaatan biodiesel domestik mencapai 14,2 juta kiloliter atau 105,2 persen dari target. Capaian ini berhasil menurunkan impor solar sekitar 3,3 juta kiloliter dan menghemat devisa sebesar Rp 130,21 triliun.

Selain itu, kebijakan biodiesel juga berhasil menurunkan emisi karbon sebesar 38,88 juta ton CO₂ ekuivalen serta meningkatkan nilai tambah minyak sawit mentah (CPO) menjadi biodiesel sebesar Rp 20,43 triliun. Bahlil menilai fondasi kebijakan ini menjadi modal penting sebelum memperluas mandatori ke bioetanol.

Kementerian ESDM juga sedang menyiapkan integrasi kebijakan bioenergi dengan pengembangan sektor pertanian dan industri pengolahan. Bioetanol diharapkan dapat memperkuat bauran energi nasional sekaligus membuka ruang ekonomi baru di daerah penghasil bahan baku.

Penerapan mandatori bioetanol diproyeksikan sebagai pelengkap dari agenda besar transisi energi dan kemandirian energi nasional. Pemerintah menargetkan kebijakan ini berjalan bertahap, terukur, serta memberi manfaat ekonomi dan lingkungan secara berkelanjutan.