JABARMEDIA – Mengawali kalender kerja tahun 2026, Bupati Bogor Rudy Susmanto melakukan langkah akselerasi strategis dengan meresmikan operasional dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru.
Dua instansi tersebut adalah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Kebudayaan, yang dibentuk untuk menjawab tantangan kompleksitas pelayanan publik di wilayah dengan populasi lebih dari enam juta jiwa.
Langkah “gerak cepat” (gercep) ini ditandai dengan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas pada hari kerja pertama, Jumat (2/1/2026).
Prosesi sakral tersebut berlangsung di VIVO Mall, Sukaraja, dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kabupaten Bogor. Termasuk Wakil Bupati, pimpinan DPRD, serta perwakilan unsur TNI-Polri.
Bupati Rudy Susmanto menegaskan bahwa pembentukan dinas baru ini bukan sekadar penambahan struktur birokrasi atau penggemukan organisasi.
Sebaliknya, ini adalah upaya nyata pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang lebih fokus, dekat, dan responsif. Secara total, terdapat penyesuaian pada 12 organisasi perangkat daerah, yang meliputi 8 SKPD dan 4 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
“Pelayanan publik di Kabupaten Bogor tidak bisa disamakan dengan daerah lain. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, kita harus memperkuat kelembagaan. Agar birokrasi bekerja lebih cepat, tertib, dan profesional,” ujar Rudy Susmanto di hadapan para undangan.
Secara spesifik, Rudy menjelaskan bahwa Dinas Pertanahan dan Tata Ruang memiliki misi besar untuk menuntaskan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang selama ini belum merata.
Dinas ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan dunia usaha. Serta memperketat pengawasan perizinan guna mencegah konflik sosial maupun kerusakan lingkungan di masa depan.
Pembentukan Dinas Kebudayaan
Sementara itu, pembentukan Dinas Kebudayaan merupakan komitmen Pemkab Bogor dalam memisahkan urusan pelestarian adat dari sektor pariwisata.
Rudy menilai, kekayaan situs sejarah dan prasasti di Bogor memerlukan perhatian khusus agar tidak hilang ditelan zaman.
Dinas ini ditargetkan mampu menginventarisasi kekayaan lokal sekaligus mendorong ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.
Sebagai langkah lanjutan, Bupati memastikan bahwa pengisian jabatan pada instansi baru ini akan dilakukan melalui mekanisme open bidding dan assessment yang ketat.
Hal ini bertujuan untuk menjamin bahwa roda organisasi dijalankan oleh aparatur yang memiliki kompetensi tinggi serta integritas yang tak diragukan.
