JABARMEDIA – Pemerintah Republik Indonesia resmi memperluas jangkauan program percontohan (piloting) digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026. Kabupaten Bogor menjadi salah satu wilayah strategis yang terpilih untuk mengimplementasikan sistem baru ini guna meningkatkan akurasi penyaluran dan menekan angka kemiskinan secara efektif.
Kabar baik ini disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam acara Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial di Jakarta, Selasa (3/2). Kehadiran sistem ini diharapkan mampu menciptakan mekanisme perlindungan sosial yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI).
Sinergi GovTech dan Integrasi Data Nasional
Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan bahwa digitalisasi bansos merupakan pilar penting dalam transformasi GovTech Indonesia. Dengan sistem berbasis data dan kecerdasan buatan (AI), pemerintah dapat memantau kondisi ekonomi masyarakat secara real-time.
“Akurasi data adalah kunci. Dengan data yang benar, kita tidak lagi menebak-nebak dalam menyusun strategi subsidi atau penanganan kemiskinan. Semuanya berbasis bukti konkret di lapangan,” jelas Luhut.
Langkah ini juga sejalan dengan arahan Presiden terkait kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Nantinya, seluruh pengelolaan data akan merujuk pada satu pintu melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai referensi tunggal nasional, sesuai dengan mandat Inpres Nomor 4 Tahun 2025.
Menghapus Ego Sektoral demi Akurasi Bantuan
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa transformasi data adalah fondasi utama perubahan bangsa. Ia menginstruksikan agar tidak ada lagi versi data yang berbeda-beda antar instansi. Dalam sistem ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan bertindak sebagai pengelola data ilmiah. Sementara kementerian dan pemerintah daerah wajib melakukan pemutakhiran secara berkala.
“Kita harus berani meninggalkan ego sektoral. Kunci keberhasilan digitalisasi ini adalah kolaborasi lintas sektor yang terbuka,” ujar Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tersebut.
Kesiapan Infrastruktur Digital Kabupaten Bogor
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, menyatakan kesiapan daerahnya dalam menjalankan mandat tersebut. Penunjukan Kabupaten Bogor sebagai daerah piloting dinilai sebagai langkah strategis mengingat luas wilayah dan kompleksitas jumlah penduduknya.
Integrasi teknologi digital dalam distribusi bantuan diharapkan dapat meminimalkan potensi salah sasaran yang selama ini menjadi tantangan di tingkat daerah. Dengan dukungan infrastruktur digital publik yang mumpuni.
Kabupaten Bogor optimis dapat menjadi model percontohan bagi wilayah lain di Indonesia dalam hal tata kelola bantuan sosial yang modern.
