JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dan Kementerian Kehutanan menegaskan komitmen kuat. Keduanya bertekad memperkuat sinergi. Tujuannya adalah menjaga kawasan konservasi, terutama Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Penegasan ini berlangsung saat peringatan hari jadi TNGHS ke-34 di Bumi Perkemahan Sukamantri, Tamansari, Kamis (26/2). Acara penting ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait.
Wakil Bupati Bogor, Jaro Ade, hadir dalam kesempatan tersebut. Ia ditemani Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia (Wamenhut RI), Rohmat Marzuki. Turut hadir juga Camat dan Forkopimcam Tamansari. Jajaran Kementerian Kehutanan dan Pemkab Bogor juga ikut serta. Balai TNGHS, perwakilan masyarakat adat kasepuhan, dunia usaha, akademisi, peneliti, serta organisasi pendamping masyarakat turut memeriahkan acara. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan multipihak.
Wamenhut RI, Rohmat Marzuki, menekankan pentingnya TNGHS. Kawasan ini merupakan hutan tropis pegunungan terbesar di Pulau Jawa. Nilainya sangat strategis, baik secara ekologis maupun ekonomi. TNGHS menjadi daerah tangkapan air vital. Ia menyuplai kebutuhan jutaan warga Jawa Barat dan Banten. Sebanyak 115 sungai berhulu dari kawasan tersebut. “Fungsi hidrologisnya sangat krusial,” ujar Rohmat. TNGHS juga menjadi habitat satwa kunci dilindungi. Contohnya adalah Elang Jawa, Owa Jawa, dan Macan Tutul Jawa. Nilai konservasinya diakui secara nasional hingga global.
Dalam arahannya, Wamenhut menguraikan tiga pilar utama. Pilar-pilar ini akan menjadi fokus pengelolaan kawasan konservasi ke depan. Pertama, penguatan perlindungan serta penegakan hukum kehutanan. Kedua, pengembangan kolaborasi multipihak. Ketiga, penguatan pendekatan berbasis sains dan partisipasi masyarakat. “Pemerintah pusat serius menertibkan praktik ilegal di hutan,” tambah Rohmat. Caranya dengan memperkuat satuan tugas. Kapasitas Polisi Kehutanan juga akan ditingkatkan melalui dukungan teknologi.
Pilar Utama Pengelolaan dan Harapan Pembenahan
Wamenhut menegaskan, perlindungan kawasan konservasi tidak bisa dilakukan parsial. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci. Masyarakat adat, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan harus terlibat. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Sinergi juga krusial bagi kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Wabup Jaro Ade menyampaikan apresiasi dari Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Ia mengapresiasi kolaborasi pusat dan daerah dalam menjaga hutan. Kawasan TNGHS dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango sangat vital. Keduanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan. “Tanpa kawasan ini, Bogor mungkin tidak sejuk,” kata Jaro Ade. Ini adalah benteng ekologis yang harus dijaga bersama. Ia juga menyinggung perihal pembenahan zonasi hutan. Masa lalu menyisakan tumpang tindih lahan masyarakat dengan peta konservasi. Pembenahan diharapkan bertahap dan partisipatif. Ini agar tidak menimbulkan konflik sosial.
Pemkab Bogor kini menggencarkan program pembangunan hutan kota. Ini bagian dari visi pembangunan berkelanjutan. Setiap kecamatan ditargetkan memiliki minimal satu hektare hutan kota. Program ini juga disertai gerakan penanaman ribuan pohon di desa-desa. “Program ini diharapkan bersinergi dengan pengelola konservasi,” ujar Jaro Ade. Dengan semangat kolaborasi, Pemkab Bogor dan Kementerian Kehutanan optimistis. Kawasan konservasi seperti TNGHS akan terus menjadi benteng ekologis. Mereka juga yakin TNGHS akan menjadi sumber kehidupan bagi generasi mendatang.
