JABARMEDIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor resmi memulai uji coba kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat. Inisiatif ini merupakan langkah strategis menindaklanjuti arahan Bupati Bogor, Rudy Susmanto. Guna mendorong efisiensi penggunaan energi seperti listrik dan BBM tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menyatakan bahwa hari pertama implementasi WFH berjalan terkendali. Dengan partisipasi sekitar 2.130 ASN atau sekitar 10 persen dari total pegawai. Meski demikian, Ajat menekankan bahwa kebijakan ini tidak berlaku seragam bagi seluruh perangkat daerah. Instansi yang bersentuhan langsung dengan layanan publik, seperti rumah sakit, BPBD, Pemadam Kebakaran, dan Satpol PP. Tetap diwajibkan bekerja dari kantor (WFO) secara penuh.
Untuk menjamin produktivitas, setiap ASN yang menjalankan WFH diwajibkan menyusun rencana kerja harian yang detail. Pemantauan dilakukan secara ketat guna memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan dinamis. Bahkan, pejabat struktural dan staf di beberapa wilayah seperti Kecamatan Tenjo dan Cigombong. Tetap bersiaga di kantor demi memastikan akses layanan warga tidak terhambat.
Sektor kesehatan juga dipastikan tetap beroperasi normal. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Fusia Meidiawaty, menegaskan bahwa fasilitas medis seperti Puskesmas dan RSUD tidak menerapkan WFH. Di lingkungan dinas, skema pembagian kerja 50:50 diterapkan hanya untuk staf administratif. Dengan memanfaatkan teknologi rapat virtual dan tanda tangan elektronik (TTE) agar urusan birokrasi tetap lancar.
Optimalisasi teknologi informasi memang menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini. Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal, memastikan infrastruktur digital seperti pusat data dan layanan darurat 112 tetap siaga melayani warga.
Hal ini diperkuat oleh testimoni Camat Bojonggede, Teny Ramdani, yang menilai sistem digitalisasi mempermudah proses verifikasi administrasi secara cepat meski dilakukan dari jarak jauh. Pemkab Bogor berencana melakukan evaluasi menyeluruh dalam satu bulan ke depan untuk mengukur efektivitas kebijakan ini dalam menciptakan budaya kerja baru yang lebih hemat energi.
