Gubernur Papua Lukas Enembe memimpin seluruh Bupati se-Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (29/1/2015) malam.
Kedatangannya dan seluruh Bupati menolak PT Freeport Indonesia membangun pabrik pengolahan atau smelter emas dan tembaga di luar Papua, yakni di Gresik.
“Semua elemen di Papua menolak smalter dibangun di Gresik. Papua ini bagian dari NKRI. Saya dampingi bupati-bupati di Papua bertemu presiden. Kita sepakat menolak smalter dibangun di Gresik! Dasarnya apa?” ujar Lukas usai bertemu Jokowi.
Gubernur Papua geram dengan sikap PT Freeport yang dinilainya aneh. “Kalau tak membangun di Papua, silakan keluar dari Papua. Seluruh SDA ada di Papua, hutan, ikan, tambang, semuanya untuk kesejahteraan rakyat Papua. Jadi hukumnya wajib bangun (smelter) di Papua,” ancamnya.
Dia mengingatkan semua industri harus dibangun di Papua agar terjadi pemerataan ekonomi. Soalnya kalau tidak demikian, imbuh Lukas, rakyat Papua akan tetap miskin. Terkait tuntutan tersebut, kata dia, Jokowi sangat setuju smelter dibangun di Papua, bukan di luar wilayah tersebut, yakni di Gresik.
“Kami katakan, kalau tak mau silakan keluar dari Papua,” tegasnya lagi.
Sebelumnya, Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat dengan PT Freeport Indonesia untuk membahas wacana renegosiasi kontrak dan pembangunan fasilitas peleburan serta pemurnian mineral (smelter).
Dalam rapat tersebut, anggota Dewan mencecar manajemen Freeport mengenai pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.
Anggota Komisi VII dari Fraksi Partai NasDem, Kurtubi, mengatakan tidak setuju jika smelter Freeport dibangun di Gresik. “Usaha mineral yang baik adalah yang terintegrasi. Kami meminta smelter dibangun di Papua,” ujarnya, Selasa (27/1/2015).
Kurtubi juga menganggap penandatanganan nota kesepahaman pemakaian lahan PT Petrokimia oleh Freeport terburu-buru. Bahkan belakangan diketahui, Freeport belum mengajukan izin ke Pemerintah Kabupaten Gresik.
Ramson Siagian dari Fraksi Partai Gerindra menanyai manajemen Freeport seputar perizinan smelter. Freeport diketahui belum memiliki izin apa pun yang berkaitan dengan proyek smelter.
Direktur Utama PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoedin lebih banyak diam. “Kalau semua izin, belum. Ya jelas, masih awal, mending dipindah pembangunannya ke Papua, biar menguntungkan masyarakat sana,” ujar Ramson.
Sebelumnya. Chairman Board of Director Freeport McMoran Inc James R. Moffett mengklaim smelter di Gresik akan menjadi yang terbesar di dunia. Dia menyatakan lahan smelter seluas 80 hektare milik PT Petrokimia Gresik sudah berstatus sewa.
(tribunnews)
