, JAKARTA – Menteri Kependudukan dan Pengembangan Keluarga (
Mendukbangga
Wihaji mengisahkan tentang tugas serta misi utama departemennya.
Menurutnya, masalah kepadatan penduduk dan keluarga yang sesungguhnya penting belum menjelma sebagai prioritas utama.
“Kami (Kemendukbangga) masih pemain cadangan karena isu besarnya hilirisasi, ekonomi,” ujar Wihaji dalam ramah tamah menjelang buka puasa bersama para pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Pada rapat mendekati berbuka puasa di Kemendukbangga, Jakarta Timur tersebut, Wihaji pun menceritakan momen dia dipanggil untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024, yakni sebelum pengumuman kabinet Merah Putih.
Menteri Kependudukan Mengidentifikasi Wilayah dengan Rumah Tangga yang Rentan Stunting
Mantan bupati Batang itu menuturkan Prabowo menugasinya menangani persoalan tengkes (stunting) dan ibu hamil.
Bukan hanya memilih Wihaji sebagai menteri, presiden kedelapan Republik Indonesia tersebut juga mengangkat statusnya.
BKKBN
Menjadi departemen. Menurut Wihaji, ketika itu Prabowo menekankan bahwa aspek-aspek yang telah baik di BKKBN harus dilanjutkan, sementara bagian-bagian yang belum memadai perlu diperbaiki.
“Lanjutkan, perbaiki,” sambung Wihaji mengulangi instruksi Prabowo.
Keharmonisan antara tugas Wihaji dan timnya di Kemendukbangga adalah untuk merealisasikan poin keempat serta keenam dari Asta Cita yang diajukan oleh Presiden Prabowo.
Berikut Adalah Persyaratan untuk Menteri Kependudukan Sesuai Harapan Pemimpin Wilayah
Poin keempat dalam delapan tugas utama Prabowo guna mencapai visinya menjadikan Indonesia sebagai negara emas pada tahun 2045 adalah dengan menguatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan, teknologi, sistem pendidikan, fasilitas kesehatan, pencapaian di bidang olahraga, kesetaraan Gender, serta mendukung peranan wanita, generasi muda, dan orang-orang berkebutuhan khusus.
Pada poin keenam dalam Asta Cita Prabowo, tujuannya adalah mengembangkan wilayah pedesaan serta daerah pinggiran guna menciptakan keseimbangan ekonomi dan menangani masalah kemiskinan.
Maka dari itu, Wihaji berusaha dengan gigih agar Kemendukbangga betul-betul terkenal dan dapat memberikan solusi meskipun masalah kependudukan dan keluarga belum menjadi prioritas utama.
“Saat ini kita melakukan pemanasan,” kata Wihaji yang dalam rapat tersebut ditemani oleh Wakil Mendukbangga Isyana Bagoes Oka.
Anggota Partai Golkar tersebut mengungkapkan sejumlah masalah yang perlu ditangani oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Di tahun 2024, populasi Indonesia diperkirakan akan mencapai angka 281.603.800 jiwa.
Menurut Wihaji saat ini, lebih dari 60% populasi di Indonesia termasuk dalam kategori umur 15-64 tahun dan dikenal sebagai golongan yang produktif. Sekitar 25,87% merupakan bagian dari Generasi Milenial, yaitu mereka lahir antara tahun 1981 hingga 1996, sementara itu 27,94% sisanya adalah anggota Generasi Z, yakni orang-orang yang dilahirkan antara periode 1997 sampai dengan 2012.
“Oleh karena itu, tujuh dari sepuluh warga negara Indonesia berada dalam tahap kehidupan yang produktif,” jelas Wihaji.
Akan tetapi, keuntungan bonus demografi yang diterima Indonesia belum tentu langsung dapat dirasakan manfaatnya. Ini karena faktor tersebut juga berhubungan erat dengan tersedianya lapangan pekerjaan.
“Adakah lowongan pekerjaan tersedia?” tanya Wihaji.
Penyandang gelar S.Ag. itu lantas memerinci berbagai persoalan yang menjadi garapan Kemendukbangga. Masalah menonjol di bidang kependudukan, antara lain, pertumbuhan penduduk, disparitas pembangunan, persebaran penduduk yang tidak merata, serta tantangan dan peluang bonus demografi.
Adapun di bidang pembangunan keluarga, masalah yang mengemuka ialah pernikahan dini, kesehatan ibu dan anak, peran ayah, stunting, dan peningkatan kualitas lansia.
Persoalan kependudukan dan keluarga pun terus berkembang. Misalnya, saat ini terdapat 71 ribu perempuan Indonesia yang memilih childfree alias menikah tetapi tidak mau punya anak.
“Sudah kami lakukan penelitian, alasannya beragam, termasuk masalah ekonomi, pertimbangan karir, dan enggan repot,” jelasnya.
Masih ada masalah lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu adanya anak-anak yang telah kehilangan sosok bapak (fatherless). Berdasarkan informasi dari Wihaji, hingga 29% anak di Indonesia mengalami kondisi tersebut sebagai anak tanpa ayah.
Laki-laki yang lahir di Sragen pada tanggal 22 Agustus 1976, mengatakan bahwa anak-anak sekarang cenderung lebih dekat dengan perangkat elektronik daripada figur sang bapak.
“Para orangtua saat ini malah diarahkan oleh smartphone anak mereka,” katanya.
Dengan demikian, Wihaji merancang strategi guna menghadapi sejumlah masalah terkait penduduk dan keluarga. Ia mempersembahkan saran yang diinspirasi oleh filosofi mengenai bunga, lebah, serta madu.
Bunga, menurut Wihaji, merupakan simbol dari kecantikan. Ia berharap agar Kemendukbangga/BKKBN dapat menjadi lembaga yang cantik supaya masyarakat lebih dekat dan mencari solusi di sana.
“Berprofesi dengan menyediakan layanan terbaik bagi publik, memiliki standar tinggi saat bekerja, kreatif, serta bersikap proaktif,” katanya.
Lebah menjadi metafora untuk kerjasama dan kolaborasi. Wihaji juga menggarisbawahi kepentingan dari usaha bersama yang mencakup beragam departemen atau institusi dengan tujuan memberikan faedah bagi publik secara keseluruhan.
Berikutnya adalah madu sebagai simbol dari hasil kerja yang positif. Dia menambahkan, “Terdapat output pekerjaan yang memiliki dampak serta manfaat bagi publik.”
Kementerian Pengembangan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi / BKKBN juga memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, seperti kecerdasan buatan (AI), untuk lebih dekat dengan publik. Aplikasi ini berfungsi sebagai media bertanya-jawab serta menyediakan solusi terkait permasalahan penduduk dan keluarga.
“Bismillah, kita buat AI ini untuk menanggapi pertanyaan seputar umur minimum perkawinan, stunting, serta hal-hal lainnya,” ujarnya.
Wihaji yakin bahwa usahanya akan memengaruhi masalah kepadatan penduduk dan perkembangan keluarga. Menurutnya, keluarga yang harmonis adalah elemen utama untuk mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045.
“Jika keluarga dalam kondisi baik, maka negeri ini pun akan tetap baik,” ungkap sang menteri yang tengah sibuk melakukan kunjungan ke sejumlah pondok pesantren di bulan Ramadhan tersebut.
()
