Israel menyerang lagi Gaza pada hari Selasa (18/3), dan dukungan Amerika Serikat untuk serbuan tersebut masih sangat signifikan.
Duta Besar Khusus bagi Palestina dan juga Menteri Hukum dan Ordonansi dari Otoritas Palestina, Mahmoud Al-Habbass, menyatakan bahwa strategi paling efektif untuk menangani keputusan Amerika Serikat bukanlah lewat jalur konflik, tetapi melalui pendekatan diplomatik yang dapat membujuk Washington agar memahami bahwa minat mereka akan lebih terlindungi jika upaya kemerdekaan Palestina berhasil.
AS Bekerja Berdasarkan Kepentingan
Al-Habbash berpendapat bahwa hubungan antara Amerika Serikat dan Israel tidak bertumpu pada aspek keyakinan agama, tetapi lebih kepada kebutuhan strategis.
Apabila Amerika Serikat menilai bahwa mendukung Israel malah menciderai kepentingan nasional mereka, maka kebijakannya dapat beralih.
“Negara-negara Muslim sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukan diplomasi dan dapat membujuk Amerika Serikat agar merombak kebijakan mereka demi keuntungan sendiri,” ungkap Al-Habbash saat menghadiri pembicaraan Iftar Talk dengan tema Masa Depan Palestina: Pengaruh Kebijakan Presiden Trump yang diselenggarakan pada hari Selasa (18/3).
Bila AS menyadari bahwa kepentingannya mungkin terancam oleh posisinya sekarang terkait Palestina, tentu saja AS akan merubah pendekatannya di kemudian hari.”
Dia menambahkan bahwa untuk setiap dolar Amerika Serikat dan sekutu Barat lainnya sebesar USD 1 yang dialokasikan ke Israel, satu orang warganya tewas akibat konflik dan sebuah rumah serta satu mesjid hancur di Gaza. Di sisi lain, dolar bernilai sama dari komunitas Muslim dapat membantu menyelamatkan nyawa rakyat Palestina.
“Umat Islam itu kaya dan besar. Tapi kita butuh persatuan dan organisasi yang lebih baik untuk membantu Palestina,” tegasnya.
Al-Habbash juga mengutamakan peranan bangsa-bangsa Muslim seperti Indonesia, Pakistan, dan Turki untuk meningkatkan kerjasama politik dan ekonomi sehingga dapat memberikan tekanan pada Israel dan Amerika Serikat.
Trump dan Ancaman Perang Dunia
Pada kesempatan tersebut, Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Prof. Hikmahanto Juwana, menyampaikan peringatan bahwa kebijakan Trump cenderung lebih agresif daripada para presiden Amerika Serikat yang terdahulu.
“Trump ini beda. Dia tidak diapresiasi oleh pemilihnya sendiri. Kebijakan luar negerinya bisa menjerumuskan dunia dalam konflik besar,” ujarnya.
Hikmahanto mengkritisi serangan Amerika Serikat terhadap kelompok Houthi sebagai indikasi bahwa AS tidak akan tinggal diam jika melihat Iran mendukung mereka.
Apabila Iran merespons, negara-negara lain juga berpotensi terlibat, sehingga kemungkinan perang global ketiga pun tak dapat dikecualikan.
Profesor Hubungan Internasional tersebut juga mengutamakan dorongan kepada warga Amerika agar menentang kebijakan Trump.
” Kami mendorong penduduk Amerika Serikat agar menolak keputusan-keputusan yang diambil oleh Trump. Sebab terkadang melawan sebuah negeri sebesar AS tidak selalu memungkinkan, namun bergantung pada warganya sendiri untuk menjatuhkan Trump merupakan pilihan,” jelas Hikmahanto.
Kondisi Gaza Di Bawah Kepemimpinan Trump
Mengingat kondisi yang ada sekarang, menurut Hikmahanto, Gaza berpotensi menghilang bila keputusan dan komitmen Amerika Serikat-Israel tetap dipertahankan tanpa perubahan.
“Bahkan, Presiden Trump bersuka cita karena adanya kartun ataupun meme tentang Gaza yang menampilkan sebuah bangunan mewah tempat ia berbaur dan bercengkerama dengan Netanyahu,” ujarnya.
Dia juga menggarisbawahi betapa tindakan pro-Palestina di AS sekarang ini ditumpas secara keras.
“Demonstrasi mendukung Palestina di Universitas Columbia berakhir dengan penahanan serta tuduhan undang-undang antiterorisme. Amerika Serikat, yang sering kali mengacungi bendera kebebasan bersuara, sekarang mempersempit ruang tersebut,” ungkapnya.
Hikmahanto berpendapat bahwa telah waktunya Indonesia mengambil posisi yang lebih kuat terkait keputusan Amerika Serikat yang mensupport pembantaian di Gaza.
“Di Indonesia, kami perlu dapat melaksanakan langkah-langkah yang akan menyampaikan pesan kepada Presiden Trump bahwa tindakannya, khususnya dalam dukungan terhadap Israel dan penghapusan warga Palestina di Gaza, merupakan pelanggaran hukum internasional,” demikian penjelasannya.
