Belanja Negara Tahun 2026 Diproyeksikan Mencapai Rp3.820 Triliun
Belanja negara di tahun mendatang diperkirakan akan mencapai angka yang sangat besar, yaitu sekitar Rp3.820 triliun. Angka ini dirancang untuk membiayai delapan agenda prioritas utama pemerintah. Agenda tersebut mencakup berbagai bidang penting seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, serta pengembangan koperasi dan UMKM.
Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Wahyu Utomo, menyatakan bahwa angka pasti belanja 2026 masih dalam proses perhitungan. Namun, ia menegaskan bahwa proyeksi saat ini berada dalam rentang persentase terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Target belanja pada 2026 ditetapkan sebesar 14,19% hingga 14,83% dari PDB. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung delapan agenda prioritas yang telah disebutkan sebelumnya.
Dalam pembicaraan awal penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, rencana belanja masih dalam bentuk persentase terhadap PDB. Angka aktual akan diumumkan dalam Nota Keuangan yang akan dirilis pada 15 Agustus 2025 nanti. Selain itu, kebijakan fiskal juga dirancang untuk mengoptimalkan penanggulangan gejolak global.
Menurut laporan Semester I dan Outlook APBN 2025, realisasi belanja negara pada akhir tahun diprediksikan mencapai Rp3.527,5 triliun atau sekitar 14,82% dari PDB. Dengan demikian, rasio belanja pada tahun depan diperkirakan sedikit lebih tinggi, khususnya pada batas atasnya.
Peningkatan Belanja Negara Sesuai dengan Pertumbuhan PDB
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, memperkirakan bahwa belanja negara pada 2026 akan berada di kisaran Rp3.800 triliun hingga Rp3.820 triliun. Prediksi ini sejalan dengan pertumbuhan PDB yang semakin meningkat. Perkiraan ini disampaikan oleh Said setelah menghadiri Rapat Kerja Banggar bersama Pemerintah dan Bank Indonesia terkait Laporan dan Pengesahan Hasil Kerja Panitia Kerja dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA 2026 dan RKP Tahun 2026.
Perbandingan dengan pagu awal belanja dalam APBN 2025 yang senilai Rp3.621,3 triliun menunjukkan bahwa belanja tahun depan akan meningkat sekitar Rp178,7 triliun hingga Rp198,7 triliun.
Fokus pada delapan prioritas tersebut terlihat dari dokumen Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026. Dokumen ini menjadi acuan awal penyusunan RAPBN 2026. Dalam dokumen tersebut, pagu indikatif belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam APBN 2026 ditetapkan sebesar Rp1.157,77 triliun.
Sebanyak 98 K/L akan melakukan belanja pada tahun depan. Di antara daftar tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatatkan pagu indikatif belanja terbesar, yaitu sebesar Rp217,86 triliun. BGN bahkan melampaui Kementerian Pertahanan yang sebelumnya menempati posisi pertama sebagai kementerian dengan anggaran terbesar. BGN juga menggeser posisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang selama beberapa tahun terakhir selalu berada di puncak daftar.
Selain BGN, anggaran Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga masuk dalam 10 besar anggaran jumbo 2026. Masing-masing dari kementerian tersebut memiliki anggaran sebesar Rp104,35 triliun, Rp55,45 triliun, dan Rp33,65 triliun.
Meskipun anggaran tersebut sudah ditetapkan, masih ada kemungkinan perubahan seiring dengan pembahasan anggaran yang sedang berlangsung di DPR.
