Potensi Bonus Demografi yang Harus Dimanfaatkan
Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapai kesejahteraan melalui bonus demografi. Jika potensi ini dapat dikapitalisasi hingga 70 persen, maka perekonomian negara akan mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan kapasitas produksi yang meningkat dan tingkat konsumsi yang semakin mendukung pertumbuhan ekonomi, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih makmur.
Namun, apakah kita sudah benar-benar mempersiapkan diri menuju masa depan tersebut? Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) bersama DPR-RI sedang berupaya merevisi UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Revisi ini dianggap penting untuk memastikan bahwa bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal.
Sekretaris Kemendukbangga/Sekretaris Utama BKKBN, Prof Budi Setyono, menyampaikan bahwa negara dibentuk untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Bonus demografi menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai tujuan tersebut. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia saat ini sudah memasuki puncak bonus demografi. Namun, jendela peluang ini akan mulai menutup seiring waktu. Pada tahun 2042, rasio ketergantungan (dependency ratio) akan kembali ke angka 50 persen.
Perubahan Struktur Penduduk dan Dampaknya
Dalam beberapa tahun ke depan, jumlah penduduk lansia akan meningkat secara signifikan. Pada tahun 2024, jumlah lansia mencapai 12 persen dari total penduduk, sementara penduduk usia produktif sebesar 67,9 persen. Artinya, satu orang lansia harus ditanggung oleh lima hingga enam orang usia produktif. Pada tahun 2045, jumlah lansia diperkirakan meningkat menjadi 20,3 persen, sedangkan penduduk usia produktif sebesar 69,3 persen. Rasionya menjadi 1:3,2, sehingga satu lansia hanya ditanggung oleh tiga hingga empat orang usia produktif.
Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menjelaskan bahwa bonus demografi bukan hanya terkait dengan perekonomian, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Ia menyebutnya sebagai “once in a lifetime” karena peluang ini sangat jarang terjadi dalam sejarah suatu bangsa.
Tantangan dalam Memaksimalkan Bonus Demografi
Salah satu tantangan utama dalam memaksimalkan bonus demografi adalah lapangan kerja yang tidak cukup. Untuk memperkuat perekonomian, perlu adanya peningkatan jumlah pekerja formal yang dapat berkontribusi langsung pada produksi. Namun, saat ini sekitar 70 persen penduduk Indonesia memasuki usia produktif, tetapi banyak dari mereka masih bekerja di sektor informal.
Budi menjelaskan bahwa saat ini hanya sekitar 13-15 juta orang yang secara produktif bisa diandalkan, sesuai dengan data pengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak di tahun 2025. Sementara itu, sebagian besar penduduk bekerja di sektor informal, sehingga membatasi potensi ekonomi yang bisa dimanfaatkan.
Masalah utang juga menjadi isu penting. Budi menyatakan bahwa satu orang yang bekerja harus menanggung beban lima hingga enam orang lainnya. Hal ini sering kali menyebabkan mereka terjebak dalam lingkaran utang. Dengan kondisi seperti ini, utang luar negeri negara cenderung meningkat.
Langkah yang Dilakukan Pemerintah
Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah sedang berupaya mempercepat proses kapitalisasi bonus demografi. Salah satu langkah penting adalah pemutakhiran Pendataan Keluarga (PK) 2025. Data keluarga yang diperoleh akan menjadi dasar intervensi untuk menghapus kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, serta menyelesaikan berbagai masalah kependudukan lainnya.
Pemutakhiran PK dilakukan secara serentak dari tanggal 22 Juli hingga 21 Agustus 2025, dengan target menyasar 12,9 juta keluarga di seluruh Indonesia. Data ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat, sehingga intervensi yang dilakukan lebih tepat sasaran.
Kesimpulan
Bonus demografi merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan. Namun, untuk memanfaatkannya secara optimal, diperlukan upaya yang komprehensif dari berbagai pihak. Dari sisi pemerintah, penting untuk meningkatkan jumlah pekerja formal, memperbaiki struktur ekonomi, serta memastikan bahwa semua warga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia bisa memanfaatkan momentum emas ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
