Kementerian Lingkungan Hidup Tindak 10 Usaha di Kawasan Puncak yang Langgar Aturan
Sejumlah usaha di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, teridentifikasi melakukan pelanggaran tata ruang dan izin lingkungan. Hal ini diungkapkan oleh seorang pejabat pemerintah saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di area tersebut.
Menurut informasi yang diperoleh, ada 10 perusahaan atau usaha yang telah menerima surat peringatan dari pemerintah dan diminta untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Surat peringatan ini dikeluarkan sebagai bentuk tindakan administratif terhadap usaha yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Salah satu lokasi yang sudah memulai proses pembongkaran adalah CV Mega Karya Nugraha. Perusahaan ini berada di Desa Tugu Selatan, Kecamatan Cisarua. CV Mega Karya Nugraha memiliki berbagai fasilitas seperti wisata agro, pemandian dari mata air Ciburial, kedai kopi, gazebo, glamping, dan area perkemahan.
Perusahaan ini telah menerima Sanksi Administratif Nomor 776 Tahun 2025 dari Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH pada 8 Mei 2025. Menurut laporan, CV Mega Karya Nugraha telah menghentikan kegiatan operasionalnya dan mulai melakukan pembongkaran mandiri. Proses ini mencakup delapan unit gazebo dan satu bangunan restoran/kafe.
Pejabat terkait menegaskan bahwa proses pembongkaran harus selesai sebelum batas waktu Agustus 2025. Jika tidak, maka akan dilakukan tindakan hukum. “Tidak ada kompromi untuk kawasan hulu,” tegasnya.
Berikut adalah daftar 10 usaha prioritas yang teridentifikasi melakukan pelanggaran tata ruang dan izin lingkungan di kawasan Puncak:
- PT Prabu Sinar Abadi
- Perkebunan Saudara Juan Felix Tampubolon
- CV Regi Putra Mandiri
- PT Farm Nature and Rainbow
- CV Al Ataar (Glamping Gayatri)
- CV Mega Karya Nugraha
- PT Panorama Haruman Sentosa
- PT Bobobox Asset Manajemen (Bobocabin Gunung Mas)
- PT Pelangi Asset International
- PT Banyu Agung Perkasa (Kopi Puncak AJIP)
Tindakan Lanjutan Terhadap Pelanggaran Lingkungan
Selain pembongkaran, pemerintah juga menegaskan pentingnya menjaga kawasan hulu agar tetap dalam kondisi yang baik dan sesuai dengan regulasi lingkungan. Proses penertiban ini dilakukan sebagai upaya untuk melindungi ekosistem alami dan mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha yang tidak terkendali.
Beberapa perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran ini sebelumnya telah diketahui melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Dalam beberapa kasus, pengoperasian usaha tersebut dilakukan tanpa izin lingkungan yang sah, sehingga membahayakan keseimbangan ekologi dan kenyamanan masyarakat sekitar.
Pemerintah juga menekankan bahwa setiap perusahaan yang melanggar aturan akan ditindak tegas. Tidak hanya pembongkaran, namun juga bisa diikuti dengan sanksi administratif lainnya, seperti denda atau pencabutan izin usaha.
Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Selain tindakan hukum, pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Edukasi dan sosialisasi terhadap aturan tata ruang dan izin lingkungan dilakukan secara berkala, baik kepada pemilik usaha maupun masyarakat setempat.
Keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan program penertiban. Dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat mencegah terulangnya pelanggaran di masa depan.
Kondisi Kawasan Puncak Saat Ini
Kawasan Puncak dikenal sebagai destinasi wisata yang indah dan menarik minat banyak pengunjung. Namun, dengan semakin maraknya usaha yang beroperasi di kawasan ini, terjadi tekanan terhadap lingkungan alami. Berbagai aktivitas usaha seperti penginapan, restoran, dan tempat wisata lainnya sering kali tidak memperhatikan aspek lingkungan.
Dengan adanya tindakan tegas dari pemerintah, diharapkan kawasan Puncak dapat tetap menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi pengunjung serta menjaga kelestarian alam. Pemerintah juga akan terus memantau perkembangan situasi di kawasan tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
