Peran Ulama Perempuan dalam Menghadapi Masalah Sampah dari Proyek Makan Bergizi Gratis
Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) mengajukan sejumlah rekomendasi terkait proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini masih menjadi perhatian serius. Salah satu isu utama yang muncul adalah masalah sampah yang dihasilkan dari pelaksanaan proyek tersebut. KUPI menilai bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan dampak lingkungan dari program ini, terutama terkait penggunaan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan seperti plastik dan styrofoam.
Sekretaris Majelis Musyawarah KUPI, Masruchah, menyampaikan bahwa proyek MBG seharusnya dapat menghindari penggunaan bahan-bahan yang berpotensi mencemari lingkungan. Ia menegaskan pentingnya perubahan pola pikir sejak awal dalam merancang suatu proyek agar tidak menimbulkan masalah jangka panjang. “Pemerintah mestinya mempertimbangkan dampak lingkungan sejak awal,” ujarnya saat ditemui dalam konsolidasi KUPI pada Selasa, 22 Juli 2025.
Konsolidasi KUPI yang akan berlangsung hingga 24 Juli mendatang akan fokus pada berbagai pengalaman ulama perempuan dari pesantren, Majelis Taklim, dan komunitas lain dalam menghadapi isu lingkungan. Sampah menjadi topik utama karena isu ini sangat menarik perhatian masyarakat dan menjadi salah satu masalah serius yang harus segera diatasi.
Menurut Masruchah, beberapa ulama perempuan pesantren bersikap kritis terhadap proyek MBG, bukan hanya terkait dengan masalah sampah. Contohnya, ada sejumlah pesantren yang menolak untuk terlibat dalam distribusi makanan dan dapur MBG. Salah satunya adalah Pesantren Dayah Diniah Darussalam di Aceh yang pernah ditawarkan oleh pemerintah namun menolak. “Mereka tak mau hanya jadi alat legitimasi,” tambahnya.
Beberapa kali, ulama perempuan juga membahas proyek MBG melalui forum daring. Banyak dari mereka yang menyatakan ketidaksetujuan untuk terlibat dalam pengelolaan MBG. Selain masalah sampah, beberapa ulama juga menyampaikan kekhawatiran terkait ketaatan dalam pembayaran sesuai perjanjian. Akibatnya, banyak dari mereka memilih untuk lebih fokus pada pengembangan masyarakat dan keagamaan.
Meskipun demikian, KUPI tetap menghargai pesantren-pesantren yang bekerja sama dengan pemerintah dalam pengelolaan MBG selama tidak merusak lingkungan. Masruchah menyarankan agar pesantren menggunakan bahan makanan yang sehat dan pembungkus yang ramah lingkungan sesuai dengan sumber daya yang ada di komunitas setempat. “Ada daun pisang dan daun jati yang sehat dan ramah lingkungan,” kata dia.
Rekomendasi dan Solusi yang Ditawarkan KUPI
Dalam pertemuan ini, KUPI memberikan beberapa rekomendasi untuk pemerintah dan pesantren terkait pengelolaan sampah. Pertama, pemerintah diminta untuk lebih memperhatikan dampak lingkungan dari proyek MBG, termasuk penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Kedua, pesantren diminta untuk menggunakan bahan-bahan lokal yang sudah ada di sekitar mereka, seperti daun pisang atau daun jati, sebagai alternatif dari plastik dan styrofoam.
Selain itu, KUPI juga menyarankan adanya pendekatan berbasis komunitas lokal dalam mengelola sampah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa solusi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Dengan begitu, partisipasi masyarakat bisa lebih besar dan efektif dalam menjaga lingkungan.
KUPI juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah. Melalui program-program yang dilakukan oleh pesantren dan komunitas, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan dan kesehatan.
Tantangan dan Harapan
Meski ada tantangan dalam implementasi proyek MBG, KUPI tetap optimis bahwa kolaborasi antara pemerintah, pesantren, dan masyarakat dapat memberikan solusi yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis komunitas, diharapkan proyek ini tidak hanya memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan.
