Peringatan 29 Tahun Kudatuli: Doa dan Harapan untuk Keadilan
Peristiwa Kudatuli, yang terjadi pada 27 Juli 1996, menjadi momen penting dalam sejarah partai politik Indonesia. PDI Perjuangan (PDIP) memperingati peristiwa tersebut setiap tahun dengan berbagai kegiatan, termasuk tabur bunga dan doa bersama. Pada tahun ini, peringatan digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Ahad pagi, 27 Juli 2025.
Kudatuli adalah akronim dari “Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli”, sebuah peristiwa kekerasan yang terjadi di kantor PDIP saat itu. Insiden ini diduga dipicu oleh persaingan kepemimpinan antara kubu Megawati Soekarnoputri dan Soerjadi, yang didukung oleh rezim Orde Baru. Peristiwa ini meninggalkan duka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat luas.
Investigasi Komnas HAM dan Pelanggaran HAM
Sehari setelah peristiwa Kudatuli, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan investigasi dibawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa. Dalam laporan mereka, Komnas HAM menemukan adanya enam jenis pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran terhadap hak berkumpul, bebas dari rasa takut, serta perlindungan terhadap nyawa dan harta benda.
Berdasarkan catatan Komnas HAM, peristiwa Kudatuli menyebabkan 5 orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Kerugian material diperkirakan mencapai Rp 100 miliar. Meskipun telah berlalu lebih dari dua dekade, dampak peristiwa ini masih dirasakan oleh masyarakat dan korban.
PDIP Minta Pengakuan atas Pelanggaran Berat HAM
PDIP secara rutin memperingati peristiwa Kudatuli sebagai bentuk penghargaan terhadap para korban dan upaya rekonsiliasi. Namun, partai ini juga terus mengajukan permintaan agar tragedi tersebut diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Bonnie Triyana, Kepala Badan Sejarah Indonesia PDI Perjuangan, menyatakan bahwa upaya rekonstruksi sejarah sering kali ditentang oleh kekuasaan.
“Sejarah jadi momok menakutkan bagi rezim. Sehingga sejarah itu perlu direkayasa. Karena dengan kekuatan ingatanlah yang bisa mengoreksi jalannya kekuasaan yang dzalim,” ujarnya dalam pidato di acara peringatan.
Tahun lalu, PDIP telah mengajukan permintaan kepada Komnas HAM agar Kudatuli dikaji sebagai pelanggaran HAM berat ke-13. Ribka Tjiptaning, Ketua DPP PDIP, juga menyuarakan desakan serupa. “Kami menuntut peristiwa Kudatuli 1996 menjadi pelanggaran HAM berat,” katanya.
Kudatuli sebagai Awal Reformasi
Ribka Tjiptaning menegaskan bahwa peristiwa Kudatuli menjadi titik balik kebangkitan rakyat melawan rezim Orde Baru. “Adanya reformasi ini karena ada Kudatuli. Mba Mega dijadikan lambang perjuangan rakyat, karena rakyat tidak boleh bicara politik,” ujarnya.
Menurutnya, munculnya Megawati Soekarnoputri sebagai simbol perlawanan merupakan respons terhadap ketidakadilan politik pada masa itu. “Begitu muncul sosok Megawati yang dizolimi oleh Soeharto waktu itu, diadu dengan bonekanya, Suryadi, terjadilah perlawanan rakyat,” tambahnya.
Namun, ia juga menyampaikan bahwa belum ada penyelesaian hukum yang tuntas terhadap tragedi tersebut. “Hukum masih mengangkangi partai kita,” kata dia.
Ketidakhadiran Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto tidak hadir dalam peringatan Kudatuli tahun ini. Alasannya, Hasto saat ini sedang menjalani vonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR periode 2019-2024 yang melibatkan Harun Masiku.
Ribka Tjiptaning menilai vonis terhadap Hasto menunjukkan bahwa hukum di Indonesia belum berpihak kepada rakyat. “Kok sedih banget sih, ya sekjen kami masih ditekan oleh hukum. Putusan kemarin menunjukkan hukum belum berpihak kepada rakyat, tapi masih tunduk pada segelintir penguasa. PDIP Perjuangan masih didzolimi hukum,” ujarnya.
Dalam acara yang sama, Djarot Saiful Hidayat, Ketua DPP PDIP, menyampaikan bahwa pergantian posisi Sekretaris Jenderal akan dibahas dalam kongres PDIP yang direncanakan berlangsung tahun ini. “Posisi Mas Hasto sekarang ini masih Sekjen, maka pergantian Sekjen nanti kita tunggu di kongres,” ujarnya.
