Potensi Gempa Megathrust di Indonesia dan Kesiapan Mitigasi
Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa potensi gempa megathrust yang memiliki periode ulang 200 tahunan kini berada dalam fase kritis. Dalam sebuah forum yang diadakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dewan Pembina Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI), Dwikorita Karnawati, menyampaikan bahwa ada beberapa lokasi yang seharusnya sudah mengalami gempa besar tersebut, namun hingga saat ini belum terjadi.
Menurut Dwikorita, dua atau tiga lokasi utama yang menjadi perhatian para ahli adalah Pulau Siberut di pesisir barat Sumatera, Selat Sunda bagian selatan, dan wilayah selatan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dwikorita merujuk pada data penelitian dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menunjukkan bahwa siklus 200 tahunan gempa megathrust tersebut telah memasuki fase 30 tahun terakhir.
Artinya, meskipun tidak bisa diprediksi secara pasti, urgensi mitigasi bencana menjadi sangat mendesak. “Kami tidak menakut-nakuti, tetapi hasil kajian penelitian ini harus menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan mitigasi,” ujarnya.
Kesiapan Infrastruktur di Daerah Istimewa Yogyakarta
Dwikorita menilai bahwa sejumlah pemerintah daerah telah melakukan persiapan yang cukup baik menghadapi ancaman gempa megathrust. Salah satu contohnya adalah Pemerintah DIY melalui desain khusus Bandara Internasional Yogyakarta (YIA). Bangunan bandara ini dirancang untuk mampu menahan guncangan gempa hingga Magnitudo 8,7. Desain ini diinspirasi oleh keberhasilan Bandara Sendai di Jepang yang tetap kokoh saat dihantam gempa Megathrust.
Bandara YIA bukan hanya sebagai infrastruktur transportasi, tetapi juga menjadi benteng evakuasi tsunami yang telah diperhitungkan secara matang. Area bandara telah diuruk setinggi 7-10 meter untuk menghadapi potensi gelombang tsunami. Meski lantai dasar kemungkinan terendam, lantai mezanin dan lantai dua telah disiapkan untuk menampung sekitar 10.000 orang sebagai lokasi evakuasi. Selain itu, terdapat crisis center berupa menara yang dapat menampung 2.000 masyarakat sekitar.
“Bandara YIA mungkin jadi satu-satunya bandara di ASEAN yang sudah menyiapkan menghadapi potensi gempa megathrust,” ujar Dwikorita. Selain fisik bangunan, sistem keamanan di sekitar bandara juga dilengkapi dengan pintu palang khusus di jalur underpass yang akan menutup otomatis saat sirine gempa berbunyi, sehingga kendaraan tidak terjebak di bawah tanah dan diarahkan menuju area aman di terminal bandara.
Tantangan dalam Edukasi dan Kesiapsiagaan
Dwikorita mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah tidak lengah atas kesiapan yang ada saat ini. Ia juga menyoroti tantangan keberlanjutan edukasi, mengingat adanya pergantian generasi siswa di sekolah serta pergantian jabatan bupati dan aparat pemerintah.
Menurutnya, pelatihan kebencanaan dan geladi harus dilakukan secara intensif dan terus-menerus agar ilmu mitigasi tidak hilang saat para personel atau siswa yang telah terlatih lulus atau berpindah tugas. “Jadi yang tantangan sekarang adalah dari segi kesiap-siagaan, selain geladinya itu harus lebih intensif, itu adalah keberlanjutan,” katanya.
Kesenjangan dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana
Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian, menilai masih adanya kesenjangan antara kualitas kebijakan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan implementasinya di daerah. Rustian menyebut setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang menjadi akar kesenjangan tersebut:
- Sistem peringatan dini yang belum sepenuhnya terintegrasi secara end-to-end
- Integrasi data risiko lintas sektor yang masih belum optimal
- Kapasitas pemerintah daerah yang dinilai masih lemah dalam melakukan respons darurat secara taktis dan operasional
Menurutnya, kondisi tersebut berdampak langsung pada rapuhnya layanan dasar pemerintah daerah ketika bencana terjadi. Banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 disebut sebagai contoh nyata dari persoalan tersebut.
Rustian menilai peristiwa itu menjadi pengingat bahwa risiko bencana di Indonesia kini bersifat sistemik dan multidimensi, terutama akibat interaksi berbagai ancaman yang diperparah oleh perubahan iklim. “Kesiapan koordinasi di tingkat pusat tidak serta-merta meningkatkan kesiapan taktis dan operasional di tingkat daerah,” katanya.
