Perundingan Perbatasan Thailand dan Kamboja di Kuala Lumpur
Pada Senin (28/7/2025), Thailand dan Kamboja akan menggelar perundingan di Kuala Lumpur untuk mencari solusi terhadap konflik perbatasan yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam upaya menyelesaikan sengketa yang paling mematikan dalam lebih dari satu dekade. Inisiatif perdamaian ini didukung oleh Asean dan dipicu oleh tekanan tarif dari Presiden AS Donald Trump.
Perdana Menteri Thailand, Phumtham Wechayachai, dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, akan bertemu pada pukul 15.00 waktu setempat di kantor Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Pertemuan ini difasilitasi oleh Malaysia dalam kapasitasnya sebagai Ketua Asean. Juru Bicara Pemerintah Thailand, Jirayu Houngsub, menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi yang pertama sejak bentrokan meletus pada 24 Juli lalu.
Beberapa hari sebelumnya, Trump mengklaim bahwa kedua pemimpin negara telah sepakat untuk segera mencapai gencatan senjata. Setelah melakukan pembicaraan terpisah dengan Phumtham dan Hun Manet pada Sabtu pekan lalu, Trump memperingatkan Washington tidak akan membuat kesepakatan dagang dengan salah satu negara selama konflik masih berlangsung. Ancaman ini memicu rangkaian diplomasi kilat yang akhirnya membawa kedua pihak sepakat untuk bertemu.
Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga menghubungi menteri luar negeri Thailand dan Kamboja, menyerukan penurunan ketegangan segera serta menawarkan bantuan AS dalam perundingan lanjutan. Trump sendiri mengonfirmasi bahwa dirinya telah menghubungi para pemimpin kedua negara sebelum pertemuan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya memberi pesan jelas kepada para pemimpin bahwa AS tidak akan membuat kesepakatan dagang sebelum konflik selesai.
Menjelang tenggat waktu tarif 1 Agustus yang ditetapkan Trump, Thailand, yang sangat bergantung pada perdagangan, enggan memperkeruh hubungan dengan AS. Negara itu sedang berupaya menurunkan tarif ekspor sebesar 36% yang direncanakan AS. Trump juga pernah mengklaim bahwa ia berhasil menghentikan konflik perbatasan antara India dan Pakistan dengan tekanan dagang serupa.
Sebagai bagian dari negosiasi dagang, Thailand berupaya memperluas akses barang-barang AS guna memangkas surplus perdagangan senilai US$46 miliar dengan Washington. Negara tetangga seperti Indonesia, Filipina, dan Vietnam sudah lebih dulu menyepakati kesepakatan dagang baru dengan AS dalam beberapa pekan terakhir.
Namun, menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Thammasat Bangkok, Fuadi Pitsuwan, kedua negara seharusnya tidak perlu menunggu tekanan dari Trump dan bisa lebih dulu memanfaatkan Asean sebagai jalur mediasi alami. Ia memprediksi bahwa Trump kemungkinan akan mengklaim kemenangan dengan tekanan tercapainya gencatan senjata sekaligus memperoleh pengaruh tarif tambahan.
Meski ada risiko secara ekonomi, Thailand bersikukuh membawa syarat ketat dalam perundingan Senin ini. Pemerintah menegaskan bahwa gencatan senjata harus disertai resolusi bilateral atas sengketa, penarikan pasukan, dan penghentian penggunaan senjata mematikan. Sebaliknya, Kamboja menyatakan terbuka pada penghentian pertempuran tanpa syarat.
Konflik yang berasal dari ketegangan perbatasan selama berbulan-bulan ini telah menewaskan lebih dari 30 orang dan membuat lebih dari 150.000 warga mengungsi di kedua sisi perbatasan. Thailand melaporkan 22 korban jiwa, termasuk 8 tentara, sementara Kamboja mencatat 13 korban tewas, termasuk 5 personel militer.
Tembakan artileri berat masih terdengar di sepanjang perbatasan sepanjang 800 kilometer antara kedua negara. Kedua pihak saling menuduh telah menargetkan wilayah sipil menggunakan roket dan artileri. Thailand membalas dengan mengerahkan jet tempur F-16 dan Gripen buatan Swedia untuk menyerang posisi militer Kamboja.
Kedua negara memiliki sejarah panjang sengketa perbatasan, meski hubungan relatif stabil sejak bentrokan mematikan pada 2011 yang menewaskan puluhan orang. Sengketa terakhir dipicu oleh perselisihan seputar kuil Preah Vihear — lokasi sensitif yang menjadi simbol konflik sejak era kolonial. Sebagian besar perselisihan saat ini berakar dari interpretasi berbeda terhadap peta perbatasan berdasarkan perjanjian Franco-Siam awal abad ke-20, yang mengatur batas wilayah antara Thailand dan Kamboja kala masih menjadi bagian dari Indochina Prancis.
