Berita Terpopuler Minggu (27/7): Masalah Pensiun, Penghapusan Kelulusan PPPK, dan Pelajaran dari Konflik Thailand-Kamboja
Pada hari ini, berbagai isu penting terkait kebijakan pemerintah dan peristiwa nasional menjadi topik utama yang dibahas. Mulai dari masalah pensiun yang masih menjadi perdebatan hingga kasus penghapusan kelulusan PPPK yang menimbulkan ketidakpuasan.
Percuma PPPK Jadi PNS Jika Aturan Pensiun Tidak Direvisi
Desakan untuk mengubah status pegawai pemerintah dengan perjalanan kerja (PPPK) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak selalu mendapat dukungan sepenuhnya. Salah satu alasan utamanya adalah masalah usia dan aturan pensiun yang dinilai belum cukup jelas.
Ketua Umum DPP Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I), Raden Sutopo Yuwono, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif yang mengusulkan alih status tersebut. Namun, ia menilai bahwa usulan tersebut masih kurang detail dan bisa justru merugikan para ASN PPPK.
Honorer Satpol PP Batal Lulus PPPK 2024, Kebijakan Dipertanyakan
Sejumlah honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Jakarta yang sebelumnya dinyatakan lulus dalam seleksi PPPK 2024 tahap pertama tiba-tiba dianulir. Alasan yang diberikan dinilai tidak masuk akal dan terkesan dibuat-buat.
Almondo, salah satu honorer Satpol PP Jakarta yang dimutasi ke Dinas Perhubungan, mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap kebijakan Pemprov Jakarta yang membatalkan kelulusannya pada Juli 2025. Padahal, ia telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus seleksi PPPK tahap 1.
BPIP Sebut Indonesia Harus Belajar dari Konflik Thailand-Kamboja
Dewan Pakar BPIP Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Dr. Darmansjah Djumala, menyatakan bahwa konflik antara Thailand dan Kamboja dipicu oleh sengketa kepemilikan beberapa candi di sepanjang perbatasan kedua negara. Menurutnya, benda budaya yang dikaitkan dengan kedaulatan suatu bangsa dapat memicu perselisihan yang berkepanjangan.
“Indonesia harus belajar dari sini, waspadai dan jaga warisan budaya bangsa,” ujar Darmansjah dalam keterangannya, pada Sabtu (26/7).
Riza Chalid Diduga Menetap di Malaysia dan Menikah dengan Kerabat Sultan
Tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah, Muhammad Riza Chalid, diduga tinggal di Malaysia dan telah menikah dengan kerabat sultan dari salah satu negara bagian. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menyampaikan bahwa Riza Chalid lebih sering berada di Johor, Malaysia.
Menurut Boyamin, pernikahan tersebut diduga telah dilakukan sejak empat tahun lalu. Riza Chalid disebut menikah dengan kerabat sultan dari negara bagian berinisial J atau K.
SMP 1 Babakancikao Digugat, Pengacara Kirim Surat Terbuka kepada Presiden
Bupati Purwakarta Saepul Bahri Binzein melalui pengacaranya, Mayor CHK (Purn) Marwan Iswandi, membuat surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut terkait gugatan terhadap Sekolah Menengah Pertama (SMP) 1 Babakancikao, Purwakarta, Jawa Barat, yang digugat oleh sekelompok orang.
