JABARMEDIA – Pemerintah Daerah (Pemda)Bekasimenetapkan angka prevalensi stunting di bawah 10 persen pada tahun 2025, setelah berhasil menurunkan jumlah kasus dari 23,2 persen pada 2023 menjadi 18,4 persen hingga 2024.
“Alhamdulillah kami menerima apresiasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam penilaian kinerja pelaksanaan delapan aksi konvergensi penurunan stunting secara virtual hari ini,” ujar Asisten Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bekasi, Sri Enny Mainiarti.
Ia menyatakan penurunan angka kejadian stunting ini adalah hasil dari kerja sama antar lembaga pemerintah daerah serta dukungan dari instansi terkait lain seperti Baznas, pelaku industri, perguruan tinggi hingga masyarakat.
Prinsipnya, rencana aksi dilakukan secara bersama oleh perangkat daerah Kabupaten Bekasi dengan bantuan berbagai sektor lain. Semua pihak bekerja sama turun ke lapangan, katanya.
Ia menjelaskan delapan tindakan konvergensi yang dilakukan, mencakup analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, musyawarah stunting di tingkat kabupaten dan kecamatan hingga penentuan peraturan daerah.
Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi melalui aplikasi e-PPGBM 2024, terdapat 3.948 anak yang mengalami stunting di wilayah tersebut.
Banyak faktor menyebabkan munculnya kasus baru, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk dari daerah lain.
“Maka yang paling penting bukan hanya mengurangi angka, tetapi memastikan anak-anak penderita ini benar-benar bebas dari stunting,” katanya.
Wakil Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi Ida Farida menegaskan bahwa pencegahan stunting harus dimulai sejak masa remaja, khususnya bagi remaja perempuan.
Pendidikan kesehatan, pemberian tablet tambah darah, serta persiapan sebelum menjadi ibu dilaksanakan melalui kerja sama dari berbagai pihak yang terkait.
Ia menyampaikan bahwa penanganan masalah pertumbuhan dan perkembangan anak di Kabupaten Bekasi dilakukan secara terpadu lintas sektor, mulai dari bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup hingga ketahanan pangan.
“Tidak cukup hanya memberikan makanan tambahan. Semua pihak perlu memperhatikan dari hulu, termasuk sanitasi, lingkungan, dan cara merawat anak,” ujarnya.
Program penurunan jumlah kasus perkembangan anak juga didukung oleh APBN, CSR perusahaan, serta partisipasi aktif masyarakat. Sementara APBD berfungsi sebagai dana stimulasi awal.
“APBD bersifat sebagai insentif, tidak mampu menyelesaikan semua masalah. Semua pihak terkait harus berperan,” katanya.
Ida juga menegaskan peran penting media massa dalam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang gizi seimbang, sanitasi, serta penggunaan pangan lokal.
Salah satu contoh yang diberikan adalah daun moringa yang mudah ditanam dan kaya akan nutrisi.
Dengan kerja sama lintas sektor, Pemkab Bekasi berharap angka kejadian gizi buruk pada anak akan terus menurun meskipun tantangan seperti pertumbuhan penduduk dan urbanisasi tetap menjadi fokus utama.
