JABARMEDIA – Bupati Bogor, Rudy Susmanto, telah melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor, Gubernur Jawa Barat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) di Pendopo Bupati Cianjur pada Selasa (12/8/25).
Penandatanganan ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama lintas sektor dalam mengatasi bencana banjir di wilayah Kabupaten Bogor.
Dengan adanya kesepakatan ini, Pemerintah Kabupaten Bogor kini memperoleh wewenang langsung untuk melakukan normalisasi sungai dan setu menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor.
Hal ini merupakan langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan banjir secara menyeluruh, bukan hanya sekadar menangani korban.
“Bertemu hari ini adalah langkah awal penandatanganan kerja sama MoU. Langsung dengan Gubernur Jawa Barat, BBWS, dan PSDA untuk mengatasi banjir di Kabupaten Bogor,” ujar Bupati Bogor.
Menurutnya, selama ini penanganan banjir hanya difokuskan pada penanganan korban dan bangunan, namun masalah inti belum terpecahkan.
Dengan adanya MoU ini, Pemkab Bogor diberikan kewenangan untuk melakukan normalisasi sungai dan setu menggunakan APBD dengan dasar hukum yang jelas.
Solusi Jangka Panjang Penanganan Banjir
Bupati Bogor juga menekankan bahwa upaya ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta melibatkan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dengan penandatanganan kesepakatan ini, Pemkab Bogor berharap penanganan banjir dapat dilakukan lebih cepat, terintegrasi. Serta menyelesaikan masalah inti demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor.
Selain penandatanganan MoU, Bupati juga merespons aduan mahasiswa IPB terkait beberapa permasalahan di wilayah Dramaga. Dia menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai kerusakan jalan di sekitar Lingkar IPB. Serta masalah kemacetan di Simpang Tiga Dramaga akibat operasional angkutan kota.
“Kami telah meminta Dinas Perhubungan, Bappedalitbang, dan pihak terkait untuk berkumpul bersama, melakukan kajian, dan merumuskan langkah penanganan kemacetan. Mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan akan ada hasil konkret yang bisa kita lakukan bersama,” ungkapnya.
Dengan demikian, dengan kerja sama dan langkah-langkah tertentu yang telah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Diharapkan bahwa masalah banjir dan permasalahan infrastruktur lainnya di wilayah tersebut dapat diatasi dengan lebih efektif dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
