JABARMEDIA – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan pada masa Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Susi Pudjiastuti mulai melakukan penyelidikan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pemberian izin Keramba Jaring Apung (KJA) di pantai Kabupaten Pangandaran.
Susi sebelumnya menolak dengan tegas mengenai pemberian izin perusahaan untuk membangun KJA di kawasan pantai tersebut.
Di akun Twitter atau X pribadinya, Sabtu (9/8/2025), Susi bahkan meminta publik untuk membantunya menemukan tahun dari orang-orang yang berada di balik tiga perusahaan yang memiliki izin KJA di Pantai Pangandaran serta identitas orang yang memberikan izin tersebut.
“Semua teman-teman, bantu saya cari di sini siapa saja yang ada di Belakang Perusahaan yang memiliki izin KJA di Pantai Timur Pangandaran; dan siapa yang memberikan izin serta hal-hal lain yang tidak masuk akal terkait izin ini bisa keluar; ayo,” tulis Susi Pudjiastuti, dikutip JabarMedia.
“Sebagai informasi awal, berikut 3 pemilik KJA di Pangandaran: 1. PT Pasifik Bumi Samudera 2. PT Vietmindo Inter Pasifik 3. Supriadi Apakah ada yang bisa membantu mengetahui siapa orang-orang di balik perusahaan ini?,” tulis Susi lagi.
Sebelumnya, Susi Pudjiastuti marah terkait izin perusahaan KJA di Pantai Pangandaran. Ia bahkan menyebut bahwa hal ini tidak masuk akal.
Tindakan Susi Pudjiastuti yang meninggalkan ruangan saat diskusi mengenai KJA di Pangandaran pada hari Rabu (6/8/2025) menjadi viral di media sosial.
Ia keluar dari ruang rapat yang diadakan di Kantor Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat (Samsat) Pangandaran.
“Secara aturan sudah tidak benar bahwa izin tersebut dikeluarkan, itu gila,” ujar Susi Pudjiastuti pada Rabu (6/8/2025).
Menurut Susi, seharusnya saat ini tidak lagi ada KJA di Pangandaran.
“200 meter dari tepi pantai, itu luar biasa,” katanya.
Ia kemudian menegaskan bahwa tiga perusahaan yang telah mendapatkan izin untuk membangun KJA di lokasi Pantai Timur Pangandaran harus dicabut.
Kekesalan terkait pemberian izin tiga perusahaan untuk mendirikan KJA di Pantai Timur Pangandaran, Jawa Barat juga pernah diungkapkan melalui akun media sosial X.
Pada unggahannya pada Rabu (6/8/2025), Susi menyampaikan rasa kecewanya. Ia merasa sangat khawatir terhadap keputusan yang dianggapnya merugikan masyarakat dan merusak daerah pesisir.
Menurutnya, tiga perusahaan terkait seharusnya tidak pantas diberikan izin untuk mendirikan KJA di lokasi tersebut.
“Hari ini sebagai rakyat Bapak, saya sangat prihatin dan sangat terluka,” tulis Susi yang menyebut Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Sekretariat Negara, Dedi Mulyadi, dikutip Tribun Jabar, Rabu (6/8/2025) siang.
Susi menyoroti bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan janji yang diucapkan Presiden Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.
Pada masa itu, Prabowo pernah mengunjungi Pantai Pangandaran dan berjanji akan mengganti anyaman bambu untuk mempercantik area tersebut serta meningkatkan hasil tangkapan ikan.
“Kini Bapak Presiden @prabowo ketika berperahu, telah berjanji yang sangat kita hargai untuk mengganti anyaman bambu agar Pantai Pangandaran lebih indah dan perikanan tangkap lebih efisien lagi,” katanya.
Susi juga mengajukan permohonan agar Presiden Prabowo Subianto dan pihak-pihak terkait memberikan perhatian serius terhadap peninjauan kembali izin tersebut guna menjaga kelestarian lingkungan serta masa depan para nelayan setempat.
Dedi Mulyadi bereaksi
Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi merespons isu KJA di Pantai Pangandaran.
Dedi menekankan bahwa KJA yang telah diterbitkan perlu dievaluasi agar tidak terus-menerus menimbulkan perdebatan.
“Ini pendapat saya dari segi konservasi, sehingga menurut saya, sebagai seseorang yang memahami ekologi, hal ini perlu dievaluasi,” ujar Dedi Mulyadi dilansir Jumat (8/8/2025).
Menurut Dedi, kawasan Pangandaran telah lama dikenal sebagai tempat wisata pantai, bukan daerah budidaya ikan.
“Dari sudut pandang ekosistem dan konservasi, sesuai dengan yang saya pikirkan, karena bagi saya kawasan Pangandaran sudah dasarnya merupakan wisata, kita hormati hal itu dan jika ada budidaya sebaiknya dilakukan di tempat lain,” kata Dedi.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat, Rini Cempaka juga mengatakan, pihaknya telah mengumpulkan data dan informasi dari lapangan guna meneliti isu KJA secara lebih mendalam.
“Kami sedang meninjau kembali isu ini. Mengingat pengaturan ruang laut diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, pariwisata, maupun perikanan,” ujarnya.
“Pak Gubernur sangat memperhatikan kebersihan lingkungan serta tata ruang kawasan pesisir. Hal ini menjadi prioritas utama yang akan kami tampilkan,” kata Rini.
