JABARMEDIA – Kepala Daerah Garut, Abdusy Syakur Amin, secara terbuka mengakui adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam jajaran Pemerintah Kabupaten Garut, khususnya di tingkat fungsional dan pegawai pengawas daerah (Inspektur).
Pernyataan ini diungkapkannya saat memimpin Apel Gabungan sekaligus menyaksikan Penandatanganan Surat Perjanjian Ikatan Dinas untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pada Senin, 20 Oktober 2025.
Di lapangan kantor pemerintah kabupaten Garut, Kecamatan Tarogong Kidul, dua lulusan terbaik IPDN angkatan XXXII tahun 2025 diumumkan menjadi CPNS.
Keduanya akan diangkat sebagai Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
Kepala Daerah Syakur memberikan ucapan selamat kepada Muhammad Aldi Rindra Nugraha dan Angela BR Tamba, dua pegawai baru yang telah menandatangani perjanjian ikatan dinas.
Penempatan ini merujuk pada surat dari Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800.1.2.5/4921/SJ tanggal 8 September 2025. Keduanya wajib menjalani masa dinas selama lima tahun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Dalam petunjuknya, Syakur secara khusus menyoroti isu struktural yang jarang dibahas, yakni kekurangan jumlah pegawai inspektor. Menurutnya, situasi ini membuat beban kerja di Inspektorat Daerah menjadi sangat berat.
“Saya menerima laporan bahwa jumlah inspektur kurang. Oleh karena itu, tidak mengejutkan jika beban kerja mereka sangat berat karena harus menangani banyak kasus dan cakupan wilayah,” jelas Syakur.
Ia berharap kedatangan dua pegawai negeri sipil baru ini bisa sedikit mengurangi beban yang selama ini diemban oleh staf Inspektorat yang jumlahnya terbatas.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas melalui pelatihan dan pengembangan kemampuan karyawan secara terus-menerus.
Selanjutnya, Syakur menyampaikan kekhawatirannya mengenai sedikitnya partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Garut dalam uji kompetensi yang baru saja dilaksanakan.
Meskipun menurutnya, peningkatan kemampuan sangat penting untuk mendukung kerja sama dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Anggapan saya, memiliki tim yang terampil atau ahli akan memudahkan kita dalam melakukan kerja sama,” katanya.
Menghadapi situasi tersebut, Syakur memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pelatihan (BKD) untuk menyalurkan anggaran yang lebih besar pada tahun 2026.
Anggaran tersebut digunakan untuk menyelenggarakan uji kompetensi yang lebih luas dan merata bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Garut.
Menurut Bupati, kebijakan ini merupakan bagian dari semangat penerapan pengelolaan sumber daya manusia yang menyeluruh di lingkungan birokrasi. Ia menekankan bahwa keadilan harus berlandaskan kemampuan.
“Setiap orang berharap diperlakukan secara adil, dan hasil yang adil ditentukan melalui kemampuannya,” tutup Syakur.
Di akhir amanatnya, Syakur mengingatkan seluruh ASN untuk terus mempersiapkan diri dan siap mengambil setiap peluang dalam mengembangkan karier serta meningkatkan kompetensi di masa depan.
