JABARMEDIA – Pemerintah pusat sedang melakukan penghematan anggaran nasional untuk tahun anggaran 2026, dengan mengurangi dana transfer ke daerah (TKD) di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat. Hal ini langsung memengaruhi Kota Tasikmalaya yang mengalami pemotongan TKD sebesar Rp 219 miliar atau sekitar 18,5% dari jumlah yang biasanya diterima.
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan menyampaikan bahwa pengurangan dana ini juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Jawa Barat, dengan rata-rata pengurangannya mencapai 20%-25%. Bahkan, beberapa daerah lainnya mengalami pemotongan hingga 30%.
“TKD kemarin kami bahas dalam rapat koordinasi bersama Pemprov Jawa Barat yang membahas mengenai infrastruktur sebagai salah satu sumber pendanaan TKD,” ujar Viman, setelah apel peringatan Hari Kesakitan Pancasila di Balai Kota Tasikmalaya, Rabu 1 Oktober 2025.
Menurutnya, keadaan ini menjadi tantangan besar karena secara keseluruhan, hampir seluruh wilayah di Jawa Barat mengalami defisit anggaran hingga 83%. Oleh karenanya, pemerintah daerah perlu merancang perencanaan keuangan yang lebih matang dan menerapkan strategi efisiensi anggaran yang tepat.
“Tentunya, kami dari Pemkot akan bekerja sama dengan DPRD untuk mencari strategi dan solusi bersama,” katanya.
Terapkan WFH
Viman juga akan mempertimbangkan penerapan sistem kerja dari rumah (WFH) sebagaimana yang diusulkan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Selama hal tersebut tidak mengganggu produktivitas dan layanan kepada masyarakat tetap terjaga.
“WFH akan kita evaluasi. Jika diberlakukan secara efektif, mengapa tidak. Hanya saja, produktivitas dan pelayanan tidak boleh menurun,” katanya.
Meski mengalami pengurangan dana transfer, Viman menghargai program pemerintah pusat yang mendistribusikan dana langsung ke daerah melalui inisiatif prioritas yang dianggap mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
