Penolakan Produk Keripik Bakso Goreng dari Indonesia oleh Taiwan
Direktorat Jenderal Pengawas Obat dan Makanan Taiwan (TFDA) menolak pengiriman produk keripik bakso goreng atau basreng dari Indonesia. Produk tersebut ditahan di perbatasan karena mengandung pengawet asam benzoat sebesar 0,93 gram per kilogram. Menurut standar spesifikasi yang berlaku di Taiwan, jenis produk seperti ini tidak diizinkan mengandung pengawet buatan. Oleh karena itu, kandungan pengawet dalam basreng tersebut melanggar Undang-Undang Keamanan dan Sanitasi Pangan Taiwan.
Produk yang diberi nama Basreng Cracker memiliki berat total sebesar 1.008 kilogram. Produk ini diimpor oleh perusahaan Taiwan Sheba Enterprise Co. dari Isya Food. TFDA menyatakan bahwa produk tersebut dikembalikan atau dimusnahkan di perbatasan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak berwenang di Taiwan sangat ketat dalam memantau kualitas dan keamanan makanan yang masuk ke wilayahnya.
Dalam daftar 17 produk impor yang tidak lolos pemeriksaan perbatasan yang dirilis oleh TFDA pada Selasa, terdapat juga keju yang diimpor dari Prancis dan Swiss. Produk-produk tersebut ditemukan mengandung bakteri Escherichia coli dalam jumlah yang melebihi batas yang diperbolehkan.
Pada bulan September 2025, Taiwan juga menolak Indomie rasa Soto Banjar Limau Kuit produksi Indonesia. Produk mi instan tersebut diklaim mengandung residu etilen oksida yang melebihi standar negara itu. Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia membantah klaim tersebut. BPOM menyatakan bahwa varian mi instan Indomie tersebut aman untuk dikonsumsi berdasarkan standar Indonesia.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan data registrasi BPOM, varian produk tersebut [yang dimaksud] telah memiliki izin edar dari BPOM, sehingga dapat diperjualbelikan di Indonesia dan tetap aman untuk dikonsumsi,” tulis BPOM dalam keterangan tertulis.
Tindakan yang Diambil oleh Pihak Berwenang
Penolakan produk makanan oleh TFDA menunjukkan betapa pentingnya mematuhi standar keamanan pangan yang berlaku di setiap negara. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan memastikan bahwa produk yang beredar aman untuk dikonsumsi. Dengan adanya penolakan terhadap produk-produk tertentu, pihak berwenang di Taiwan memberi sinyal bahwa mereka akan terus memperketat pengawasan terhadap impor makanan.
Selain itu, kejadian ini juga menjadi peringatan bagi produsen makanan di luar negeri, termasuk Indonesia, untuk lebih memperhatikan komposisi bahan tambahan dalam produk mereka. Penggunaan bahan pengawet yang tidak sesuai dengan regulasi lokal dapat berdampak buruk pada reputasi merek dan kesempatan ekspor ke pasar internasional.
Langkah yang Dapat Dilakukan oleh Produsen
Produsen makanan di Indonesia perlu meningkatkan kualitas dan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan yang berlaku di negara-negara tujuan ekspor. Hal ini mencakup penggunaan bahan tambahan pangan yang sah dan sesuai dengan regulasi yang berlaku di pasar tujuan. Selain itu, produsen juga harus melakukan pengujian berkala terhadap produk mereka untuk memastikan bahwa semua bahan yang digunakan memenuhi standar yang ditetapkan.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan industri makanan bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan adanya koordinasi yang baik, produsen dapat lebih mudah memahami persyaratan yang dibutuhkan oleh negara-negara tujuan ekspor, sehingga mengurangi risiko penolakan produk.
Kesimpulan
Penolakan produk makanan oleh Taiwan menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap standar keamanan pangan. Kejadian ini juga menjadi pelajaran berharga bagi produsen makanan di Indonesia agar lebih waspada dalam mengelola kualitas produk mereka. Dengan memperhatikan regulasi dan melakukan pengujian berkala, produsen dapat meningkatkan daya saing produk mereka di pasar internasional.
