DPRD Bekasi Minta Pemkot Perhatikan Status Guru Honorer yang Belum Terdaftar
DPRD Kota Bekasi menyoroti kondisi para guru honorer yang belum tercatat secara resmi di sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Hal ini menjadi perhatian khusus dari anggota Komisi IV DPRD, Bambang Purwanto, yang mendesak Dinas Pendidikan (Disdik) melakukan kontrol dan pendataan ulang terhadap seluruh guru honorer di sekolah negeri.
Banyak dari mereka sudah bekerja lebih dari dua tahun, bahkan ada yang sampai 16 tahun, tapi belum juga diakui secara administrasi karena tidak tercatat di Dapodik dan belum memiliki NUPTK. Kondisi ini membuat para guru honorer terancam tak bisa mengikuti seleksi PPPK jalur guru, padahal mereka selama ini sudah aktif mengajar.
Bambang meminta agar Disdik Kota Bekasi segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mengusulkan para guru honorer itu agar terdaftar sebagai calon PPPK. Ia menegaskan bahwa keputusan diterima atau tidaknya tetap menjadi kewenangan BKN Pusat, karena sistem penggajiannya menggunakan APBD.
Penugasan Guru Honorer yang Tidak Sesuai Regulasi
Bambang juga menyoroti adanya dugaan guru honorer yang mendapatkan tugas langsung dari kepala sekolah tanpa sepengetahuan Disdik. Padahal idealnya, penugasan guru honorer dilakukan secara resmi oleh Disdik agar administrasi dan pembayaran honor menggunakan dana BOS pusat sesuai dengan aturan.
Ia meminta Disdik untuk mengecek kembali surat penugasan dari kepala sekolah agar semuanya sesuai regulasi. Bambang menjelaskan bahwa kepala sekolah memang diperbolehkan memberikan honor kepada guru menggunakan dana BOS, namun penugasannya tetap harus melalui surat tugas resmi dan memenuhi persyaratan seperti tercatat di Dapodik serta memiliki NUPTK.
Setelah rapat, ternyata banyak guru yang ditugaskan langsung oleh kepala sekolah tanpa melalui Disdik. Padahal dalam aturannya harus jelas dasar penugasannya. Ia berharap Dinas Pendidikan memiliki data akurat terkait jumlah guru honorer di seluruh Kota Bekasi dan memastikan seluruh mekanisme pembayaran honor sesuai ketentuan agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Solusi yang Diharapkan
Bambang menyampaikan bahwa DPRD meminta Disdik dan BKPSDM mencari solusi agar guru honorer bisa diusulkan menjadi PPPK sesuai regulasi. Ia menekankan pentingnya kejelasan status para guru honorer agar mereka bisa mendapatkan hak-haknya sebagai tenaga pendidik.
Ia juga menilai bahwa kebijakan penugasan guru honorer harus transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, proses perekrutan dan pengangkatan guru honorer bisa berjalan secara benar dan adil.
Pentingnya Pendataan Akurat
Pendataan yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa semua guru honorer yang telah lama mengabdi diakui secara administrasi. Hal ini juga menjadi langkah preventif untuk menghindari munculnya masalah hukum atau temuan dari lembaga pemeriksa keuangan.
Bambang berharap agar persoalan ketenagakerjaan seperti ini tidak terus berulang di Kota Bekasi. Ia menilai bahwa setiap instansi terkait harus bekerja sama untuk memastikan bahwa seluruh proses pengangkatan dan pemberian honor sesuai dengan aturan yang berlaku.
Kesimpulan
Permasalahan guru honorer yang belum terdaftar di Dapodik dan belum memiliki NUPTK menjadi isu penting yang harus segera diatasi. DPRD Kota Bekasi meminta pihak terkait untuk segera melakukan pendataan dan koordinasi agar para guru honorer bisa diusulkan menjadi PPPK sesuai regulasi. Dengan begitu, mereka dapat merasakan manfaat dan perlindungan yang seharusnya diberikan kepada tenaga pendidik.
