Krisis Pendidikan di Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Tasikmalaya kini sedang menghadapi krisis pendidikan yang sangat serius. Tidak hanya banyaknya sarana pendidikan yang rusak, tetapi juga kurangnya tenaga pendidik atau guru. Saat ini, kabupaten ini kekurangan sekitar 6.000 guru. Jika dibagi rata, setiap sekolah mengalami kekurangan empat orang guru. Angka ini bukan hanya sekadar data statistik, melainkan tantangan nyata dalam upaya mencetak generasi penerus yang berkualitas.
Kekurangan guru memberi dampak besar pada proses belajar mengajar. Banyak guru yang harus merangkap beberapa mata pelajaran di luar bidang keahliannya, sehingga kualitas pendidikan menjadi terganggu. Hal ini juga menyebabkan pengaturan jam belajar yang tidak ideal, serta pelajaran tambahan dan pengembangan minat siswa sering kali terabaikan.
Perhatian Khusus Diperlukan
Masalah kekurangan guru adalah isu yang sangat mendesak dan perlu segera dicari solusi. Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sobari Al Ayubi, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, dengan jumlah sekolah yang mencapai lebih dari seribu unit, rata-rata tiap sekolah mengalami kekurangan empat guru. Hal ini berdampak langsung pada kualitas pendidikan dan proses pembelajaran.
Di beberapa sekolah dasar, murid hanya bisa belajar beberapa mata pelajaran inti, sementara pelajaran tambahan dan pengembangan minat sering kali terabaikan. Di tingkat SMP, guru juga harus mengajar melebihi jam kerja yang ditentukan. Ini menunjukkan betapa beratnya beban yang diemban oleh para guru di tengah krisis tenaga pendidik.
Upaya Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak tinggal diam dalam menghadapi masalah ini. Berbagai langkah telah dilakukan untuk mengisi kekosongan tenaga pendidik. Salah satunya adalah dengan mengajukan formasi guru baru melalui jalur seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Namun, keputusan pengangkatan tetap berada di tangan pemerintah pusat.
Asep menjelaskan bahwa setiap proses pengajuan formasi tidak selalu sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Setiap tahun, pemerintah daerah hanya menerima jatah yang terbatas dari pusat. Akibatnya, jumlah guru yang diangkat jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan riil. Inilah yang menyebabkan masalah kekurangan guru terus berlarut.
Peran Guru Honorer
Dalam situasi ini, kehadiran guru honorer menjadi penopang utama keberlangsungan pendidikan di tengah krisis tenaga pendidik. Meskipun mereka tidak memiliki status yang sama seperti guru tetap, mereka tetap berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan pendidikan di berbagai sekolah.
Perubahan Positif
Awalnya, kebijakan yang diambil oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al’ayubi, sempat mendapat kritik. Namun, akhirnya kebijakan tersebut mendapatkan pujian karena berhasil mengalihkan beberapa proyek yang dianggap tidak urgen ke pembangunan infrastruktur dan ruang kelas. Hasilnya, anggaran sebesar Rp28 miliar dialokasikan untuk pembangunan jalan dan 53 ruang kelas yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
