Pemerintah pusat menyerahkan sepenuhnya kewenangan dalam mengatur pembelajaran darurat kepada pemerintah daerah, terutama di wilayah yang terdampak banjir. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kondisi unik sehingga keputusan terkait model pembelajaran, jadwal sekolah, hingga pelaksanaan ujian akhir semester harus disesuaikan dengan situasi lapangan.
“Kami memahami bahwa situasi ini tidak diinginkan. Karena setiap daerah memiliki kondisi unik, pelaksanaan pembelajaran dan ujian akhir semester kami serahkan kepada dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar Mu’ti dalam keterangan resmi pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Mu’ti baru saja melakukan peninjauan langsung ke sejumlah sekolah yang terdampak banjir, termasuk SMA Negeri 1 Batang. Sekolah tersebut hanya mampu menggunakan 15 dari 21 ruang kelas yang tersedia. Untuk kasus seperti itu, Kemendikdasmen merekomendasikan penggunaan sistem bergilir antara sesi pagi dan siang.
Sementara itu, sekolah dengan kerusakan berat akan mendapatkan tenda darurat sebagai bagian dari 25 tenda yang disiapkan untuk distribusi ke daerah-daerah terdampak. Ia menegaskan bahwa tidak ada instruksi penundaan ujian secara nasional. Penentuan jadwal Ujian Akhir Semester sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan.
“Mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” kata dia.
Opsi Pembelajaran Darurat
Kemendikdasmen telah menerapkan beberapa opsi pembelajaran darurat, mulai dari kombinasi pembelajaran luring dan daring, pembelajaran di tenda sekolah, hingga meliburkan siswa sementara demi keselamatan. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan tahap awal sebesar Rp 10–25 juta per sekolah untuk mempercepat perbaikan fasilitas dan menyiapkan data kerusakan sebagai dasar rehabilitasi tahun anggaran 2026.
Hingga 4 Desember 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp 6,4 miliar, santunan bagi murid dan guru yang meninggal atau dirawat sebesar Rp 293 juta, serta 10.000 paket perlengkapan sekolah dan 74 tenda kelas darurat. Jumlah bantuan tersebut akan terus bertambah seiring pendataan dan penyaluran lanjutan.
Prioritas Utama
“Keselamatan siswa dan keberlanjutan pembelajaran adalah prioritas utama,” ujar Mu’ti. Pemerintah berharap langkah darurat ini dapat menjaga hak pendidikan anak di wilayah terdampak bencana tetap terpenuhi.
Langkah-Langkah yang Dilakukan
Beberapa langkah penting yang dilakukan oleh pemerintah antara lain:
- Bantuan operasional: Sebesar Rp 6,4 miliar yang dialokasikan untuk membantu sekolah dalam proses pemulihan.
- Santunan: Diberikan kepada murid dan guru yang terkena dampak banjir, baik yang meninggal maupun yang dirawat.
- Paket perlengkapan sekolah: Sebanyak 10.000 paket diberikan untuk memastikan kebutuhan siswa tetap terpenuhi.
- Tenda darurat: 74 tenda kelas darurat disiapkan untuk digunakan oleh sekolah-sekolah yang rusak parah.
Selain itu, pemerintah juga fokus pada pendataan kerusakan sekolah sebagai dasar rehabilitasi di tahun anggaran 2026. Proses ini akan terus dilakukan hingga semua informasi lengkap diperoleh dan bantuan dapat disalurkan secara efektif.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dalam situasi darurat. Keselamatan dan keberlanjutan pendidikan menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
