Upaya Bantuan Internasional untuk Penanganan Bencana di Sumatera
Upaya bantuan internasional untuk penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Sumatera mulai bergerak. Namun hingga kini, pemerintah Indonesia belum memberikan izin masuk bagi bantuan asing tersebut.
Bencana yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat itu telah berlangsung sejak 25 November 2025. Memasuki Rabu (17/12/2025), kondisi di sejumlah daerah terdampak dilaporkan masih jauh dari pulih. Sejumlah warga mengeluhkan keterbatasan akses jalan akibat infrastruktur yang rusak parah. Selain itu, pasokan makanan dan air bersih juga masih menjadi persoalan utama, terutama di lokasi-lokasi pengungsian.
Ribuan rumah dilaporkan hancur, tersapu banjir bandang, atau tertimbun material longsor. Dampak bencana kian terasa dengan terus bertambahnya jumlah korban jiwa. Data sementara mencatat korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah melampaui angka 1.000 orang. Sementara itu, ratusan warga lainnya masih dinyatakan hilang dan diduga tertimbun lumpur serta reruntuhan.
Kondisi di pengungsian pun kian memprihatinkan. Banyak warga mengaku mengalami kelaparan dan sangat berharap bantuan segera tiba. Di tengah keterbatasan logistik, sebagian pengungsi mulai terserang penyakit, seperti demam, batuk, dan infeksi saluran pernapasan. Jumlah pengungsi juga terus bertambah di beberapa titik, salah satunya di Gedung Olahraga (GOR) Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Posko tersebut kini menampung ribuan warga terdampak yang kehilangan tempat tinggal.
Pemerintah Mampu?
Pertanyaan apakah mengandalkan perintah saja bisa mengatasi bencana tersebut menjadi sorotan. Anggota Komisi II DPR RI, Ujang Bey, meyakini pemerintah masih mampu menanganinya. Seperti di Aceh, wilayah bencana terparah. Menurutnya, pemerintah telah menghitung segala kemampuannya dalam menangani bencana Aceh.
“Ketika pemerintah masih belum memberikan lampu hijau terkait bantuan asing, artinya sudah memiliki kemampuan untuk menakar segala permasalahannya,” kata Ujang, kepada wartawan, Rabu (17/12/2025). Legislator NasDem itu menilai, surat Aceh ke dua lembaga PBB tersebut tak perlu ditanggapi berlebihan.
“Pemerintah harus fokus dan bergerak secara cepat, tepat, serta simultan agar keluhan-keluhan masyarakat terdampak banjir bisa tertangani sesegera mungkin,” ujarnya. Dia juga berharap Kementerian Dalam Negeri dapat berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh terkait surat tersebut. “Biar tidak ada persepsi yang berbeda,” tandasnya.
Aceh Minta Bantuan Badan PBB, UNDP dan UNICEF
Sementara itu, UNDP Indonesia juga telah menerima permintaan resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh pada Minggu (14/12/2025). Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery).
Sementara itu, UNICEF juga menyampaikan simpati yang mendalam kepada anak-anak dan keluarga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. UNICEF juga telah menerima surat dari Pemerintah Provinsi Aceh dan saat ini sedang menelaah bidang-bidang dukungan yang diminta, melalui koordinasi dengan otoritas terkait, untuk mengidentifikasi kebutuhan prioritas di mana UNICEF dapat berkontribusi dalam upaya penanganan yang dipimpin oleh pemerintah.
Sejak awal terjadinya banjir yang melanda Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, UNICEF bersama dengan badan-badan PBB lainnya telah bekerja secara erat dengan pemerintah di tingkat nasional dan subnasional serta para mitra dalam mendukung upaya respons darurat. Tim UNICEF di Kantor Lapangan Aceh telah berada di lapangan dan diperkuat dengan tambahan keahlian teknis, khususnya di bidang yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.
“UNICEF tetap berkomitmen penuh dan siap memberikan dukungan lebih lanjut terhadap respons yang dipimpin oleh pemerintah, melalui koordinasi yang erat dengan otoritas terkait,” tulisnya.
Tidak Usah Dijadikan Perdebatan
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh yang meminta bantuan dari dua lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani bencana tidak perlu dipersoalkan. “Tidak usah dijadikan perdebatan, yang penting satu nyawa lagi bisa tertolong adalah keharusan,” kata Dede kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).
Menurut Dede, dalam kondisi darurat bencana, pemerintah daerah berhak meminta bantuan dari pihak mana pun. Terlebih, kondisi medan yang sulit kerap menjadi kendala utama dalam penyaluran bantuan. “Artinya, Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja,” ujar politikus Partai Demokrat ini. Ia menegaskan, bantuan harus dipandang sebagai upaya pertolongan mencegah korban lebih banyak.
“Kita yakinkan juga bahwa pemerintah dan presiden sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Negara lain pun juga sudah menawarkan bantuan,” tegas Dede.
Di Sumut Ditemukan 6 Jenazah, Bertambah 1.030 Korban Jiwa
Untuk diketahui, per Senin sore, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi (Kapusdatin) Kebencanaan BNPB Abdul Muhari memberikan update informasi terkait jumlah korban jiwa dalam bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Abdul Muhari menyebut, jumlah korban jiwa bertambah 14 orang sehingga total keseluruhan menjadi 1.030 orang.
“Untuk korban jiwa meninggal dunia bertambah 14 jiwa, dari 1.016 jiwa pada hari Minggu kemarin, 14 Desember saat ini menjadi 1.030 jiwa,” ujarnya dalam konferensi pers yang digelar di Pusat Informasi dan Media Center Komdigi di lobi Kantor Gubernur Aceh, Kota Banda Aceh, Aceh. Rinciannya, tujuh jasad ditemukan di Aceh, kemudian enam jasad di Sumut, dan satu jasad di Sumbar.
Kemudian, jumlah korban hilang adalah 206 orang, berkurang dari hari sebelumnya yang berjumlah 212 jiwa. Jumlah pengungsi juga sudah berkurang dibandingkan pada hari Minggu kemarin. “Jumlah pengungsi per hari Minggu 14 Desember itu 624.670 jiwa, saat ini berkurang menjadi 608.940 jiwa. Ini proporsi jumlah terbesar masih di Provinsi Aceh, sebanyak 572.862 jiwa,” tutur Abdul.
Tak Perlu Asing, Prabowo Klaim Masih Mampu
Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025), dengan salah satu agenda utama membahas penanganan bencana banjir dan longsor di Sumatera. Dalam pengantarnya, Presiden mengungkapkan sejumlah pimpinan negara sahabat telah menawarkan bantuan kepada Indonesia.
“Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan,” ujarnya. Prabowo mengapresiasi kepedulian tersebut, namun menegaskan bahwa Indonesia masih mampu menangani bencana secara mandiri. “Saya bilang terima kasih, konsen Anda, kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” tegasnya.
Akan Kunjungi Setiap Pekan
Presiden juga menyampaikan komitmennya untuk terus memantau penanganan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia berencana rutin mengunjungi wilayah terdampak minimal sekali setiap pekan. Hingga kini, Prabowo tercatat sudah tiga kali mengunjungi Aceh, dua kali ke Sumatera Utara, dan sekali ke Sumatera Barat.
Dalam sidang tersebut, Prabowo menekankan bahwa bencana harus dihadapi dengan kewaspadaan, mengingat perubahan iklim global menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi lingkungan. “Climate change memengaruhi lingkungan hidup kita menjadi masalah global, masalah planet, sehingga membuat kita harus semakin kuat, semakin tegar, semakin waspada,” katanya.
