Pekerja Migran Indonesia sebagai Penggerak Ekonomi Kabupaten Cirebon
Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cirebon tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga berperan penting dalam menggerakkan roda ekonomi daerah. Perputaran uang yang dihasilkan dari aktivitas para PMI ini mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya.
Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman atau akrab disapa Jigus, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri peringatan Hari Migran Internasional 2025 tingkat Kabupaten Cirebon. Acara yang digelar di Halaman Kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Cirebon, Senin (29/12/2025), turut dihadiri oleh para calon PMI yang akan diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2025.
Jigus menjelaskan bahwa peringatan Hari Migran Internasional menjadi momen penting untuk memberikan perhatian lebih kepada para pekerja migran yang selama ini dikenal sebagai pejuang devisa negara. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2025, sebanyak 8.803 pekerja migran asal Kabupaten Cirebon akan diberangkatkan ke berbagai negara tujuan.
Menurutnya, jumlah tersebut memiliki dampak ekonomi yang sangat signifikan bagi daerah. “Tadi juga sudah dikalkulasikan, kalau misalkan satu orang rata-rata mengirim ke Cirebon sekitar Rp 5 juta, berarti dikali sekitar 8.000 orang, uang yang berputar di Kabupaten Cirebon bisa mencapai sekitar Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar,” kata Jigus.
Ia menilai, besarnya potensi perputaran uang tersebut dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, mulai dari konsumsi rumah tangga hingga perputaran usaha kecil di desa-desa asal para PMI. Namun, ia juga mengakui masih ada pekerjaan rumah yang harus dibenahi pemerintah daerah.
Salah satunya adalah pembinaan dan pendampingan bagi pekerja migran, khususnya setelah mereka kembali ke tanah air. “Tapi masih ada PR daripada kami Kabupaten Cirebon. Harapannya nanti ada pelatihan atau pembinaan, terutama literasi keuangan, agar setelah mereka berangkat ke luar negeri, uang yang dihasilkan tidak habis begitu saja,” jelas dia.
Jigus juga menyebutkan jargon yang kerap beredar di tengah masyarakat terkait pekerja migran. “Ada jargon berangkat jadi pekerja migran, pulang jadi juragan. Nah ini yang kita harapkan,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pekerja migran tidak hanya diukur dari besarnya penghasilan saat bekerja di luar negeri, tetapi juga dari kemampuan mereka mengelola hasil jerih payah tersebut demi masa depan keluarga. “Harapannya setelah mereka berangkat, minimal bisa menyejahterakan keluarganya sendiri,” ujarnya.
Peran PMI dalam Pembangunan Daerah
Pekerja migran Indonesia (PMI) memiliki peran besar dalam membangun ekonomi daerah. Selain menjadi sumber devisa negara, PMI juga berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Uang yang dikirimkan oleh para PMI ke kampung halaman mereka berdampak positif terhadap perekonomian lokal, baik melalui konsumsi rumah tangga maupun investasi di bidang usaha kecil.
Dalam konteks Kabupaten Cirebon, peran PMI semakin penting mengingat jumlah pekerja migran yang diberangkatkan setiap tahun meningkat. Tahun 2025, sebanyak 8.803 PMI asal Kabupaten Cirebon akan diberangkatkan ke berbagai negara tujuan. Angka ini menunjukkan bahwa PMI merupakan bagian integral dari struktur ekonomi daerah.
Selain itu, PMI juga menjadi salah satu faktor utama dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan pendapatan yang cukup besar, banyak keluarga PMI mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Bahkan, beberapa di antaranya berhasil membuka usaha sendiri, sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal.
Namun, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah pengelolaan keuangan yang efektif. Banyak PMI yang kembali ke tanah air dengan pendapatan yang besar, tetapi tidak mampu mengelolanya dengan baik. Untuk itu, pemerintah daerah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan agar PMI mampu memanfaatkan uang yang mereka hasilkan secara optimal.
Tantangan dan Solusi untuk PMI
Meski PMI memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah risiko yang terkait dengan bekerja di luar negeri, termasuk masalah hukum, perlindungan tenaga kerja, dan kesulitan dalam mengelola uang.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah daerah perlu meningkatkan perlindungan dan pendampingan bagi PMI. Ini termasuk pelatihan keuangan, manajemen risiko, dan pemahaman tentang hak-hak pekerja. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa agen penyalur tenaga kerja bekerja secara transparan dan bertanggung jawab.
Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko dan manfaat menjadi PMI. Banyak keluarga yang mengirim anggota mereka ke luar negeri karena tekanan ekonomi, tetapi kurang memahami risikonya. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa PMI dan keluarganya siap menghadapi tantangan yang ada.
Dengan pendekatan yang tepat, PMI dapat menjadi kekuatan utama dalam membangun ekonomi daerah. Melalui perencanaan yang matang dan dukungan yang memadai, PMI tidak hanya menjadi tulang punggung keluarga, tetapi juga penggerak ekonomi yang berkelanjutan.
