JABARMEDIA – Krisis banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, memicu reaksi keras dari unsur legislatif.
Ketua DPRD Kota Cilegon, Rizki Khairul Ichwan, secara tegas menyoroti adanya kaitan erat antara bencana banjir lumpur tersebut dengan aktivitas pertambangan di wilayah perbukitan sekitar.
Menurut Rizki, banjir yang terjadi pada awal tahun 2026 ini bukan sekadar fenomena alam biasa akibat cuaca ekstrem.
Ia menilai ada indikasi masalah struktural dan kerusakan ekologis yang menjadi pemicu utama meluapnya air beserta material lumpur ke permukiman warga dan jalan raya.
“Ini bukan bencana alam semata, tapi ada potensi masalah struktural yang harus segera dievaluasi. Selain curah hujan tinggi dan pengaruh pasang air laut (purnama), ada dampak ekologis yang nyata di lapangan,” ujar Rizki saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu (3/1/2026).
Politisi tersebut menyoroti kondisi air banjir yang berwarna keruh dan membawa material lumpur pekat. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa serapan air di area perbukitan telah rusak akibat aktivitas galian yang tidak terkendali.
Mengingat kewenangan izin pertambangan berada di tingkat Pemerintah Provinsi, Rizki mendorong kolaborasi lintas instansi untuk melakukan penekanan secara formal.
DPRD Kota Cilegon berencana mengajak Pemerintah Kota, Dandim, hingga Kapolres untuk bersama-sama mendatangi Pemerintah Provinsi Banten. Guna menuntut evaluasi total terhadap perusahaan-perusahaan tambang di sekitar Ciwandan.
“Kita harus menghadap Provinsi bersama-sama. Lokasi tambang ini berdekatan dengan Kota Cilegon, jadi dampaknya langsung dirasakan warga kami. Evaluasi ini sangat krusial agar tragedi serupa tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Ia menambahkan, tanpa adanya tindakan tegas dan perbaikan tata kelola lingkungan. Masyarakat Ciwandan akan terus menjadi korban dari eksploitasi lahan yang mengabaikan aspek keselamatan ekologis.
