JAKARTA, JabarMedia
Pemerintah telah memastikan bahwa rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, tidak lagi menghadapi masalah hukum. Kejelasan ini diperoleh setelah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan bahwa kejelasan status hukum lahan tersebut menjadi titik krusial agar proyek bisa segera dilanjutkan. Proyek rusun subsidi ini akan diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan menjadi bagian dari Program 3 Juta Rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar menegaskan bahwa kepastian dari KPK memberikan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut. Ia menjelaskan bahwa kepastian hukum ini memberikan perlindungan bagi rakyat, perbankan, dan pengembang.
“Ini memberikan kepastian hukum bagi tiga pihak, rakyat, perbankan, dan pengembang,” ujarnya saat berada di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1/2026).
Klarifikasi ini diperoleh setelah Maruarar bertemu langsung dengan jajaran pimpinan KPK. Langkah tersebut diambil karena lahan Meikarta sebelumnya berkaitan dengan kasus suap perizinan pembangunan yang sempat ditangani KPK.
Dengan adanya kejelasan hukum, Maruarar menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda pembangunan. Pemerintah pun siap tancap gas merealisasikan proyek rusun subsidi di kawasan tersebut.
“Setelah clearance dari KPK, saya berani menyampaikan bahwa tidak ada masalah hukum untuk memulai pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan dan pendampingan KPK sangat dibutuhkan agar seluruh proses pembangunan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi.
Maruarar juga mengungkapkan anggaran sektor perumahan tahun ini mengalami lonjakan signifikan, sehingga pengawasan menjadi hal mutlak.
“Anggaran kami tahun ini meningkat 100 persen dari Rp5 triliun menjadi Rp10 triliun, sehingga pencegahan korupsi dan transparansi menjadi sangat krusial,” kata Maruarar.
KPK: Meikarta Sudah Clear and Clean
Pada kesempatan yang sama, Juru Bicara KPK Budi Prasetro menegaskan bahwa perkara suap izin pembangunan Meikarta telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Perkara tersebut sudah inkracht dan KPK tidak melakukan penyitaan terhadap satu unit pun rumah susun Meikarta. Dalam konteks penindakan KPK, status Meikarta clear and clean,” kata Budi.
Ia memastikan bahwa selama proses penyidikan hingga putusan, tidak ada satu pun unit rusun Meikarta yang disita oleh KPK.
Tantangan dan Peluang Pembangunan Rusun Subsidi
Proyek rusun subsidi di Meikarta memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan ketersediaan hunian yang terjangkau, proyek ini dapat membantu mengurangi tekanan pada permukiman informal dan mempercepat pencapaian target program 3 juta rumah.
Namun, tantangan utama tetap ada, seperti pengelolaan anggaran yang efisien, pengawasan terhadap pelaksanaan proyek, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat bekerja secara transparan dan akuntabel.
Beberapa langkah penting yang perlu dilakukan antara lain:
Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, pihak swasta, dan lembaga pengawas.
Memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan proyek.
* Melakukan evaluasi berkala untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa proyek ini tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pengembangan infrastruktur pendukung, seperti akses transportasi, fasilitas umum, dan layanan kesehatan.
Tantangan Hukum dan Pengawasan
Meskipun proyek ini kini dianggap “clear and clean”, perlu diingat bahwa kasus suap yang sebelumnya melibatkan Meikarta menggarisbawahi pentingnya pengawasan ketat dalam pembangunan infrastruktur.
KPK berperan penting dalam memastikan bahwa tidak ada praktik korupsi yang terjadi, baik selama proses perizinan maupun dalam pelaksanaan proyek. Hal ini juga menjadi dasar bagi pemerintah untuk membangun kepercayaan publik terhadap proyek-proyek nasional.
Dengan adanya kejelasan hukum dan komitmen kuat dari pemerintah, proyek rusun subsidi di Meikarta diharapkan menjadi contoh nyata dalam upaya memenuhi kebutuhan perumahan masyarakat.
