Dinamika Suksesi Sekda Garut yang Menggiring Perubahan
Peta kepemimpinan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut mulai bergerak. Seiring mendekatnya masa purnabakti Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Nurdin Yana, yang dijadwalkan berakhir pada Oktober 2026, wacana mengenai sosok penerusnya kian ramai diperbincangkan di lingkaran pemerintahan maupun ruang publik. Proses ini tidak hanya menjadi fokus internal pemerintah daerah, tetapi juga menarik perhatian masyarakat luas.
Sekda memiliki posisi strategis sebagai pengendali utama ritme kerja aparatur sipil negara (ASN). Karena itu, proses regenerasi jabatan ini bukan sekadar rutinitas struktural, melainkan fase penting yang akan menentukan stabilitas birokrasi dan efektivitas jalannya pemerintahan daerah ke depan.
Analis Kebijakan Publik, Yadi Roqib Jabbar, menilai dinamika menuju suksesi Sekda Garut akan mulai memasuki tahap awal pemanasan pada pertengahan 2026. Menurutnya, rentang waktu Mei hingga Juni berpotensi menjadi periode krusial dalam pembentukan opini dan pemetaan kandidat.
“Biasanya, menjelang satu tahun sebelum purnabakti, suhu politik birokrasi mulai terasa. Mei–Juni kemungkinan menjadi fase awal konsolidasi dan pemunculan nama-nama yang dianggap layak secara kapasitas maupun rekam jejak,” ujar Yadi, Senin (12/1/2026).
Ia menambahkan, transisi kepemimpinan Sekda harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan kekosongan kendali administrasi maupun gesekan internal birokrasi.
Kapasitas, Integritas, dan Rekam Jejak Jadi Penentu
Dalam pengamatannya, Yadi mencatat sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Pemkab Garut yang dinilai memiliki modal manajerial dan pengalaman birokrasi memadai untuk menduduki posisi Sekda. Nama-nama tersebut dinilai tidak hanya kuat secara struktural, tetapi juga memahami kompleksitas persoalan daerah.
Beberapa figur yang disebut antara lain:
- Agus Ismail (Agis), Kepala Dinas PUPR, yang dikenal aktif mengawal percepatan pembangunan infrastruktur serta memiliki pengalaman teknokratis yang kuat.
- Bambang Hafidz, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asda I), yang dinilai matang dalam urusan regulasi, tata kelola pemerintahan, dan stabilitas internal.
- Ridwan Effendi, Kepala Disperindag ESDM, yang merepresentasikan birokrat dengan orientasi penguatan sektor ekonomi daerah dan iklim investasi.
- dr. Leli Yuliani, Kepala Dinas Kesehatan, dengan rekam jejak panjang dalam pelayanan publik serta pengelolaan sektor strategis yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- Asep Wawan Budiman, Kepala Dinas Pendidikan, yang memegang peran penting dalam sinkronisasi kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Garut.
Menurut Yadi, selain kompetensi teknis, faktor integritas, loyalitas terhadap kepentingan daerah, serta kemampuan menjembatani visi kepala daerah dengan implementasi kebijakan menjadi kriteria mutlak bagi calon Sekda.
Harapan pada Proses Seleksi yang Terbuka dan Kredibel
Lebih jauh, Yadi menekankan bahwa jabatan Sekda bukan sekadar posisi administratif tertinggi ASN, melainkan poros koordinasi yang menentukan efektif atau tidaknya seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu arah.
Oleh karena itu, ia mendorong agar mekanisme seleksi terbuka (open bidding) benar-benar dijalankan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Proses tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga mampu menyaring figur yang memahami karakter birokrasi Garut secara utuh.
“Publik berhak mengetahui bahwa Sekda yang terpilih nantinya adalah hasil dari proses yang bersih, profesional, dan berbasis merit. Ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi daerah,” tegasnya.
Menjelang tahapan resmi seleksi, perhatian publik pun kian tertuju pada langkah-langkah awal yang akan diambil pemerintah daerah. Suksesi Sekda Garut bukan hanya soal pergantian jabatan, tetapi juga tentang memastikan kesinambungan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
