Inspeksi Mendadak Bupati Karawang dan Kesiapan Pelayanan di Bekasi
Pada Jumat 2 Januari 2026, tepatnya setelah libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Bupati Karawang Aep Syaepuloh melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuan dari inspeksi ini adalah untuk memastikan bahwa perampingan struktur organisasi tata kerja (SOTK) berjalan efektif serta mengecek apakah tingkat kehadiran pegawai kembali normal.
Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, Aep mengunjungi Kantor Satpol PP yang lokasinya berseberangan dengan kantor bupati. Setelah itu, ia didampingi oleh Sekretaris Daerah Asep Aang Rahmatullah bergerak menuju kawasan kantor Pemda 2. Di lokasi tersebut, Aep meninjau kantor Dinas Perhubungan serta kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
Sejak dari kantor Satpol PP, ekspresi Aep terlihat kecewa atas tidak lengkapnya perangkat di kantor tersebut. Kekecewaan Aep semakin bertambah saat ia berkeliling mengecek satu per satu ruang kerja di Pemda 2. Ia menemukan beberapa ruang kerja yang tidak memiliki foto bupati dan wakil bupati, sehingga ia langsung memerintahkan agar hal tersebut segera dilengkapi. Selain itu, ia juga meminta agar foto-foto kegiatan harus berfigura.
”Ada beberapa ruang kerja tanpa foto bupati dan wakil bupati. Kami perintahkan untuk dilengkapi, termasuk foto-foto kegiatan harus berfigura,” katanya.
Aep menyebutkan bahwa sidak tersebut dilakukan untuk memastikan para pegawai hadir semua seusai adanya perampingan SOTK. Ia menyampaikan bahwa pada pagi hari saat kegiatan olah raga di Plaza Pemda, mereka terlihat hadir. Oleh karena itu, di lokasi lain pun harus demikian.
Meski demikian, Aep tidak memerinci persentase tingkat kehadiran ASN di hari pertama kerja pasca-libur Nataru. Ia hanya memastikan bahwa pihaknya akan menjatuhkan sanksi tegas terhadap pegawai yang mangkir.
”ASN (aparatur sipil negara) yang tidak hadir tanpa keterangan jelas akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan laporan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), memang ada beberapa pegawai yang tidak masuk kerja pada hari ini, tapi mereka berhalangan karena sakit dan cuti melahirkan,” tuturnya.
Selain mengecek kehadiran, Aep juga meninjau kesiapan sarana dan prasarana (sapras) kantor, termasuk dampak perampingan SOTK. Dia memastikan penyesuaian sapras termasuk pergantian logo dinas mulai dilakukan.
”Ganti semuanya, karena nanti ada Dinas Pertanian dan Perikanan. Kelautan dan perikanan sudah di sini, tinggal pertanian pindah saja,” ujarnya.
Ia juga menyoroti penataan ruang dan penyimpanan aset, khususnya di Dinas Perhubungan. Peralatan seperti lampu, PJU, hingga marka jalan, diminta ditempatkan di satu lokasi agar lebih rapi dan tertata.
Dalam evaluasinya, Bupati menekankan pentingnya kenyamanan ruang kerja bagi ASN. Menurut dia, lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh pada kinerja pelayanan publik.
Evaluasi Kesiapan Pelayanan di Bekasi
Terpisah, Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan seluruh pelayanan publik berjalan normal usai libur Nataru. Kehadiran para pegawai pun dinilai optimal.
”Saya pastikan seluruh pelayanan berjalan optimal. Tidak ada yang libur karena kan sudah sepatutnya masuk kerja lagi. Saya periksa, semua loket pelayanan tetap buka, mulai dari perizinan sampai kesehatan, semuanya normal,” kata Asep, usai menginspeksi sejumlah organisasi perangkat daerah pelayan publik di Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Jumat 2 Januari 2026.
Asep menegaskan, selain beroperasi, pelayanan pun harus memudahkan. Pelayanan perizinan harus tetap pada koridor hukum, satu pintu.
