Sosialisasi DTSEN di Karawang, Menteri Sosial dan Menteri Desa Tekankan Akurasi Data
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto melakukan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Aula Husni Hamid, Kompleks Pemda Karawang, Jawa Barat, pada Kamis (26/2/2026). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan akurasi data sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran dan bebas dari intervensi kepentingan di tingkat desa.
Kedua menteri menghadiri pertemuan dengan bupati, pendamping desa, pilar sosial, kepala desa, operator data desa, anggota DPRD, serta relawan sosial. Mereka membahas pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam menjaga kualitas data yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemerintah pusat maupun daerah sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Gus Ipul menegaskan bahwa DTSEN menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait bantuan sosial. Ia menyampaikan bahwa selama satu tahun terakhir, ia dan Menteri Yandri telah melakukan konsolidasi data untuk menindaklanjuti Inpres tersebut. Menurutnya, DTSEN harus diperbarui secara bersama dan berkelanjutan.
“Selama satu tahun ini, saya dan Pak Yandri konsolidasi data menindaklanjuti Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dimana Inpres ini mengharuskan kita berpedoman pada DTSEN dalam menyalurkan bantuan sosial maupun program pemerintah,” ujar Gus Ipul.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan DTSEN bergantung pada kerja sama antar lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, data DTSEN bersifat dinamis, sehingga perlu dikelola dengan cepat, sistematis, dan berbasis teknologi. Peran operator desa sangat penting karena mereka yang melakukan input data langsung di lapangan, bekerja sama dengan dinas sosial setempat.
Gus Ipul memberikan apresiasi terhadap dukungan Kementerian Desa (Kemendes) PDT yang mendorong desa untuk menghadirkan dan membiayai operator data desa. Menurutnya, langkah ini memperkuat kualitas pembaruan data di tingkat akar rumput.
“Masih ada kekurangan dan beberapa error, tetapi data kita semakin hari, bulan dan tahun semakin solid. Error-nya terus menurun. Apalagi kalau masyarakat makin sadar dan ikut terlibat aktif, saya yakin data kita semakin akurat. Data yang akurat akan menghadirkan keadilan, tidak ada lagi yang tersisih,” katanya.
Ia berharap sinergi antara Kemensos dan Kemendes PDT dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menjaga kualitas data sosial ekonomi.
Kolaborasi Kementerian untuk Memastikan Transparansi Data
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kolaborasi antara kedua kementerian diarahkan untuk memastikan pemutakhiran data berjalan transparan dan terverifikasi hingga tingkat desa. Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025, Kemendes diminta memastikan pembaruan data dilakukan dari tingkat bawah.
Data dikumpulkan oleh RT/RW, dipantau pendamping desa dan pendamping PKH, diinput operator desa, lalu dibahas secara terbuka melalui musyawarah desa. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah manipulasi data di tingkat bawah.
“Jadi tidak ada kongkalikong data di tingkat desa, dengan begini artinya DTSEN insya Allah akurasinya semakin hari semakin baik. Jangan sampai yang berhak menerima bantuan justru tidak menerima, yang tidak berhak justru menerima. Nah ini yang mau kita hilangkan, kuncinya ada di tingkat desa,” ujar Yandri.
Ia mengingatkan bahwa dari total 75.266 desa di Indonesia, data sangat dinamis, mulai dari kelahiran, kematian, perpindahan domisili, hingga perubahan status kesejahteraan. Karena itu, pembaruan data harus terus dilakukan.
“Maka dinamisnya data ini mesti dijawab dengan kolaborasi kementerian/lembaga yang ada di tingkat desa. Supaya nanti kalau datanya benar, data ini bisa dipakai dengan tepat untuk menyalurkan bantuan sosial atau afirmasi yang lain untuk pembangunan,” pungkas Yandri.
Peserta Acara yang Hadir
Dalam kesempatan tersebut, hadir Bupati Karawang Aep Syaepuloh, Bupati Intan Jaya Aner Maisini, Anggota Komisi VIII DPR RI Wardatul Asriah, dan Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka serta Ketua DPRD Karawang Endang Sodikin. Turut hadir Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Desa dan PDT serta Kementerian Sosial, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri.
