Belanja Pegawai Masih 37 Persen, Pemkab Ciamis Pertahankan PPPK dan Efisiensi

by -4 views
Belanja Pegawai Masih 37 Persen, Pemkab Ciamis Pertahankan PPPK dan Efisiensi

Kondisi Belanja Pegawai di Kabupaten Ciamis yang Melampaui Batas

Belanja pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis saat ini masih berada di atas 30 persen, yaitu sekitar 36 hingga 37 persen dari total anggaran. Angka ini melampaui batas maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini disampaikan oleh Bupati Ciamis Herdiat Sunarya usai menghadiri kegiatan Musrenbang di Kantor Bapperida Ciamis pada Senin (30/3/2026).

Menurut Herdiat, kondisi ini tidak bisa diselesaikan dengan langkah instan seperti menghentikan atau mengurangi tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Justru, Pemkab Ciamis mengalami kekurangan pegawai akibat jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun, meninggal dunia, maupun pindah tugas lebih banyak dibandingkan jumlah pengangkatan PPPK.

“Kita ini justru kekurangan pegawai. Yang pensiun, meninggal, dan pindah itu lebih banyak dibanding yang diangkat,” ujarnya.

Herdiat menekankan bahwa kebutuhan tenaga ASN sangat krusial terutama untuk menunjang pelayanan dasar seperti sektor pendidikan dan kesehatan. Contohnya, di sejumlah sekolah masih terdapat keterbatasan tenaga pengajar. Bahkan dalam satu sekolah, jumlah guru ASN hanya dua orang, sehingga membutuhkan tambahan tenaga untuk menunjang proses belajar mengajar.

Baca Juga:  8 Pilihan Busana Lebaran yang Simple dan Elegan: dari Gamis hingga Oneset

“Kita dituntut menciptakan generasi emas, itu tidak mudah dan tidak bisa instan. Harus terukur, terprogram, dan terencana,” jelasnya.

Kebutuhan ASN yang Masih Jauh dari Ideal

Jumlah kebutuhan ASN di Kabupaten Ciamis saat ini masih jauh dari ideal. Jika sebelumnya kebutuhan ASN mencapai sekitar 14 ribu orang, kini jumlahnya hanya sekitar 10 ribu, sehingga masih terdapat kekurangan yang signifikan.

Dalam menghadapi kondisi ini, Pemkab Ciamis akan mengambil langkah bertahan sambil melakukan efisiensi dan rasionalisasi anggaran, tanpa mengabaikan kesejahteraan pegawai.

“Ada efisiensi, ada rasionalisasi. Tapi harus dipikirkan juga para pegawai, karena mereka sudah mengabdi lama dan punya tanggung jawab keluarga,” ucapnya.

Di tengah kondisi tersebut, Herdiat juga menyampaikan pesan kepada para pegawai yang merasa khawatir agar tetap tenang dan terus berdoa.

“Kalau dibilang berat ya memang berat. Tapi kita wajib berupaya dan berikhtiar. Berdoa saja, mudah-mudahan kita bisa mengatasi masalah ini,” pungkasnya.

Penjelasan Mengenai Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai negeri (ASN), pejabat negara, pensiunan, dan honorer sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung tugas pemerintah. Ini termasuk belanja operasional yang mencakup gaji, tunjangan, uang makan, dan lembur.

Baca Juga:  Kasus Kepala Daerah Bekasi Diduga Selingkuh Akan Dilaporkan ke Mabes Polri