JABARMEDIA – Tiga prajurit TNI gugur di Lebanon dalam insiden tragis yang memicu kecaman keras dari Indonesia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) menggelar pertemuan darurat pada Selasa waktu setempat. Ini membahas serangan yang menewaskan personel pasukan penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon. Indonesia secara tegas menolak alasan dari Israel terkait insiden ini. Jakarta menuntut investigasi segera dan transparan oleh PBB. Insiden ini terjadi di tengah memanasnya kembali konflik antara Israel dan Hizbullah di wilayah selatan Lebanon.
Dua prajurit TNI gugur pada Senin (30/3/2026) di dekat Bani Hayyan, Lebanon selatan. Mereka adalah Mayor Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan. Keduanya tewas dalam serangan terhadap konvoi kendaraan logistik mereka. Sehari sebelumnya, Prajurit Kepala (Praka) Farizal Rhomadhon gugur di dekat pos UNIFIL di Adchit al-Qusayr akibat ledakan proyektil. Lima penjaga perdamaian Indonesia juga terluka dalam insiden terpisah.
Indonesia Desak Investigasi Transparan PBB
Perwakilan Tetap RI untuk PBB, Umar Hadi, menegaskan kecaman keras atas serangan tersebut. Indonesia mendesak PBB menerapkan langkah darurat untuk perlindungan personel UNIFIL. ”Indonesia mengecam keras serangan Israel (di Lebanon Selatan) yang melanggar kedaulatan dan integritas teritorial,” kata Umar. Ia menambahkan, ”Maka, kami menuntut investigasi segera dan transparan. Saya perjelas, kami menuntut investigasi PBB, bukan alasan oleh Israel.”
Umar Hadi menyatakan, ”Kita tidak dapat menerima pembunuhan terhadap pasukan penjaga perdamaian ini. Ini adalah kerugian besar bagi Indonesia.” Ia melanjutkan, ”Ini juga merupakan kerugian besar bagi kita semua—bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bagi Dewan ini, dan bagi setiap komunitas yang memandang pasukan penjaga perdamaian sebagai simbol harapan dan perdamaian.” Ungkapan ini menyoroti dampak luas dari insiden tersebut.
Tanggung Jawab Atas Eskalasi Konflik
Umar Hadi juga menyoroti akar masalah eskalasi. Ia membantah anggapan bahwa prajurit TNI gugur karena ditempatkan di zona perang. ”Tetapi, kerangka berpikir ini mengabaikan pertanyaan mendasar: siapa yang bertanggung jawab atas terciptanya dan berlanjutnya zona permusuhan aktif tersebut?” tanya Umar. Ia menegaskan, ”Eskalasi saat ini tidak muncul begitu saja. Hal ini bermula dari serangan berulang-ulang oleh militer Israel ke wilayah Lebanon.”
Serangan berulang ini, menurut Umar, merupakan tindakan disengaja. Tujuannya adalah melemahkan UNIFIL dan menghalangi mandat Resolusi 1701. ”Kami menuntut Dewan Keamanan untuk terus mengikuti perkembangan investigasi dan segera menindaklanjuti hasilnya,” ujar Umar. Ia menambahkan, ”Kami menuntut agar para pelaku harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Impunitas tidak boleh menjadi standar, dan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian tidak boleh diulangi atau ditoleransi.”
Temuan PBB dan Bantahan Israel
Jean-Pierre Lacroix, Kepala Pasukan Penjaga Perdamaian PBB, mengonfirmasi temuan awal. Sebuah ledakan di pinggir jalan menghantam konvoi dua kendaraan pasukan penjaga perdamaian Indonesia pada Senin. Ini menewaskan dua tentara dan melukai dua lainnya. ”UNIFIL sedang melakukan investigasi untuk menentukan penyebab dari perkembangan yang tercela ini,” kata Lacroix. Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menyebut bom pinggir jalan itu kemungkinan besar adalah IED.
Militer Israel (IDF) menyatakan, tinjauan mereka menyimpulkan bahwa pasukan Israel tidak menempatkan alat peledak di daerah tersebut. Mereka juga tidak berada di lokasi kejadian. IDF meminta UNIFIL menghindari zona pertempuran. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyalahkan Hizbullah atas kematian tiga anggota UNIFIL dari Indonesia. ”Hal itu menempatkan pasukan penjaga perdamaian langsung di garis tembak,” kata Danon.
Reaksi dan Tuntutan Internasional
Menanggapi pernyataan Danon, juru bicara UNIFIL Kandice Ardiel mengatakan, ”Kami mengundang mereka (Israel) untuk membagikan bukti mereka dengan tim investigasi kami.” Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengecam keras pembunuhan para penjaga perdamaian. Ia menegaskan serangan semacam itu merupakan pelanggaran berat hukum humaniter internasional. ”Akan ada pertanggungjawaban,” katanya dalam sebuah pernyataan.
Pertemuan darurat DK PBB digelar atas desakan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Noel Barrot. Ia meminta penyelidikan penuh atas tragedi ini. ”Serangan semacam itu di dekat posisi pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan,” ujar Barrot. Kementerian Luar Negeri Indonesia juga mengecam keras serangan tersebut. Mereka menyatakan, operasi militer Israel menempatkan pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon dalam risiko besar.
Efektivitas Misi dan Masa Depan UNIFIL
Utusan AS untuk PBB Mike Waltz menyoroti lebih dari 300 personel UNIFIL telah gugur sejak 1978. Ia menyatakan, DK PBB harus mempertimbangkan efektivitas upaya ini. ”Kita dapat membantu memfokuskan kembali upaya internasional untuk mendukung lembaga-lembaga negara Lebanon, mengurangi risiko bagi pasukan penjaga perdamaian, dan menekan Hizbullah dan Iran,” kata Waltz. UNIFIL akan menghentikan operasinya pada akhir 2026 dan menarik diri pada 2027, sesuai keputusan DK PBB yang saat ini memiliki 7.505 personel dari 47 negara.
