Kasus Pengantin Pesanan di Tengah Dugaan TPPO
Sebuah kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) kembali mencuat, kali ini menimpa seorang wanita muda bernama Kusnia (21) asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kusnia diberangkatkan ke negara China untuk dinikahkan dengan warga negara asing (WNA).
Dalam video berdurasi 1 menit 16 detik yang beredar, tampak wajah Kusnia diselimuti ketakutan. Ia pun sengaja mengirimkan pesan darurat yang ditujukan khusus kepada Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Dalam videonya, Kusnia meminta tolong untuk diselamatkan.
“Kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat, pak Dedi Mulyadi. Perkenalkan nama saya Kusnia, saya dari Indramayu, Jawa Barat, saya sekarang berada di negeri China. Saya adalah salah satu korban pengantin pesanan pak, tolong saya,” kata Kusnia dengan suara bergetar dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Minggu (5/4/2026).
Kusnia memohon agar dirinya dibantu dipulangkan ke tanah air. Di China, ia mengaku sangat tersiksa. “Saya tersiksa di sini, saya sering kali mendapatkan kekerasan seksual jika saya tidak menuruti kemauan dia,” kata Kusnia.
Masih dalam video itu, Kusnia menyebut dirinya tidak bisa kabur, pasalnya berkas-berkas seperti paspor dan lain sebagainya disita oleh WNA yang dinikahkan dengannya. Tak hanya itu, ruang gerak Kusnia juga dibatasi dan dilarang pergi ke mana pun.
Di sisi lain, Kusnia menceritakan, bisa beradanya ia di negara tirai bambu tersebut diketahui setelah dikirim oleh dua orang Warga Negara Indonesia (WNI). Ironisnya, saat Kusnia mengadu soal perbuatan WNA tersebut dan tidak betah ingin pulang, dua WNI yang memberangkatkannya ke China justru mengancam balik Kusnia.
“Tolong saya, saya ingin pulang pak, saya ingin kembali bersama keluarga pak, saya ingin pulang, saya tersiksa di sini,” kata Kusnia.
Respons Pemerintah Daerah
Merespons video tersebut, Bupati Indramayu, Lucky Hakim akan mencoba mencari tahu dahulu kejadian yang sebenarnya terjadi. Mengingat, hingga saat ini, Lucky belum mendapat laporan atas kejadian yang menimpa Kusnia tersebut.
“Saya belum, belum dapat laporan,” kata Lucky di Pendopo Indramayu.
Lucky menjelaskan, memang ada banyak sekali modus praktik TPPO yang menjerat Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Untuk itu, pemerintah daerah selalu mengingatkan agar menempuh prosedur resmi jika ingin bekerja ke luar negeri. Termasuk terkait kasus pengantin pesanan ini, kata Lucky, mesti dipastikan dahulu jenis visa yang digunakan, apakah visa turis atau visa kerja.
Serta status keberangkatannya, apakah berangkat secara personal atau ada oknum yang memberangkatkannya dengan modus bekerja.
“Pengantin pesanan ini menurut saya memang rawan sekali dengan human trafficking dan tidak terkontrol. Saya juga ingin tahu, ini benar atau enggak, ini akan coba kita selidiki,” kata Lucky.
Modus TPPO yang Semakin Rumit
Selama ini, modus TPPO semakin rumit dan sulit dideteksi. Kasus pengantin pesanan menjadi salah satu bentuk modus yang paling menarik perhatian karena melibatkan calon pengantin yang tidak sadar akan bahaya yang menghadang. Korbannya biasanya berasal dari kalangan masyarakat yang kurang memiliki akses informasi dan pendidikan.
Beberapa faktor yang memicu maraknya kasus ini antara lain:
- Kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko migrasi ilegal.
- Adanya oknum yang menawarkan pekerjaan atau pernikahan dengan janji-janji manis.
- Keterbatasan penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.
Pemerintah dan lembaga terkait terus berupaya meningkatkan sosialisasi dan perlindungan bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri. Namun, tantangan tetap besar karena modus-modus baru terus bermunculan.
Langkah yang Harus Dilakukan
Untuk menghindari terjebak dalam kasus TPPO, masyarakat perlu memperhatikan beberapa hal penting:
- Pastikan prosedur legal dalam melakukan migrasi.
- Hindari tawaran pekerjaan atau pernikahan yang tidak jelas.
- Jangan mudah percaya pada oknum yang menawarkan jalan cepat.
- Laporkan kecurigaan atau kejadian aneh ke pihak berwajib.
Dengan kesadaran dan langkah-langkah preventif, masyarakat dapat lebih aman dan terlindungi dari tindakan-tindakan ilegal yang merugikan.
