Pemerintah Pastikan PKH Kembali Cair di Tahun 2026
Pemerintah kembali memberikan kabar baik bagi masyarakat Indonesia, terutama bagi warga yang tinggal di Priangan Timur. Salah satu bantuan sosial (bansos) yang akan kembali cair pada bulan Januari 2026 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini merupakan salah satu bansos prioritas nasional yang dikelola oleh Kementerian Sosial.
Tujuan utama dari PKH adalah untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan kelompok rentan di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Bantuan ini ditujukan kepada kalangan yang membutuhkan, seperti lansia, penyandang disabilitas, anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Dengan adanya PKH, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, mulai dari pangan hingga akses layanan kesehatan dan pendidikan.
Kementerian Sosial menegaskan bahwa PKH masih termasuk dalam bantuan sosial prioritas nasional. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Meskipun demikian, pemerintah tetap melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan bansos agar penyaluran lebih tepat sasaran. Tidak semua program bantuan akan dilanjutkan pada tahun 2026, seiring dengan penataan anggaran dan efektivitas program.
Cara Cek Penerima Bansos PKH Januari 2026
Jika kamu ingin mengetahui apakah kamu menjadi penerima bansos PKH di tahun 2026, kamu bisa melakukan pengecekan melalui data KTP. Berikut adalah cara-cara yang bisa kamu lakukan:
-
Cek Bansos Melalui Web Kemensos
Salah satu cara paling mudah dan terpercaya untuk mengecek status bansos Kemensos adalah melalui situs resmi Kementerian Sosial Republik Indonesia.
Kunjungi situs resmi Kementerian Sosial di https://cekbansos.kemensos.go.id/.
Pilih Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tempat tinggal kamu.
Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kamu pada kolom yang tersedia.
Klik tombol Cari Data untuk mengetahui apakah kamu terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak. -
Lainnya
Selain melalui situs resmi, kamu juga bisa mengecek melalui aplikasi mobile yang disediakan oleh pemerintah. Beberapa daerah juga menyediakan layanan pengaduan atau informasi langsung melalui kantor desa atau kelurahan setempat.
Dengan adanya berbagai metode pengecekan ini, masyarakat dapat lebih mudah mengetahui status bansos mereka. Namun, penting untuk selalu memastikan bahwa informasi yang digunakan berasal dari sumber resmi agar tidak terjadi kesalahan atau penipuan.
