JABARMEDIA – Insiden tragis yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur menyisakan duka mendalam serta pertanyaan besar. Setelah penyelidikan mendalam oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), temuan yang ada kini memicu respons serius dari parlemen. Wakil Ketua Komisi V DPR, Syaiful Huda, menegaskan bahwa kecelakaan ini bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan cerminan dari sebuah kegagalan sistemik yang membutuhkan perhatian segera.
Huda menyampaikan pandangannya kepada awak media, Rabu (30/9/2026), bahwa temuan KNKT secara jelas menunjukkan adanya masalah yang lebih fundamental.
“Kami menilai temuan KNKT menunjukkan jika kecelakaan ini bukan semata kesalahan individu (human error) melainkan ada kegagalan sistemik,” ujarnya.
Pernyataan ini menggeser fokus dari potensi kesalahan manusia ke arah sistem yang mungkin memiliki celah dan kelemahan, sebuah perspektif yang krusial demi perbaikan jangka panjang.
Melihat kompleksitas masalah ini, Komisi V DPR mendorong adanya evaluasi menyeluruh. Evaluasi tersebut, menurut Huda, harus mencakup berbagai aspek penting. Ini termasuk sistem komunikasi yang digunakan dalam operasional kereta api, kurikulum pelatihan masinis yang relevan dengan kondisi lapangan, hingga pengawasan ketat terhadap kelayakan fisik kereta api. Aspek visual, seperti kondisi kaca depan di ruang masinis yang vital bagi pandangan di malam hari, juga tidak luput dari sorotan.
Audit Keselamatan
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga meminta Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan untuk melakukan audit keselamatan secara komprehensif. Audit ini diharapkan dilaksanakan di seluruh Daerah Operasi (Daop) dan Divisi Regional (Divre) di Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa perbaikan dan peningkatan sistem dilakukan secara nasional, bukan hanya penanganan insiden di lokasi kejadian. Penyederhanaan saluran komunikasi di Pusat Pengendalian Kereta Api (PPKP) serta perbaikan integrasi informasi darurat antar divisi menjadi poin penting yang diangkat.
Salah satu poin yang menyentuh sisi kemanusiaan adalah sorotan terhadap penetapan masinis KA Argo Bromo Anggrek sebagai tersangka. Huda merasa kurang adil jika kesalahan ini hanya dibebankan kepada seorang individu.
“Kami menilai kurang adil jika kesalahan ini hanya dibebankan kepada masinis KA Argo Angrek,” katanya. Ia menekankan bahwa penanganan hukum harus melihat gambaran besar dari sistem keselamatan transportasi perkeretaapian secara keseluruhan, mengingat seorang masinis membuat keputusan berdasarkan informasi dan kompetensi yang ia miliki.
Masinis, dalam menjalankan tugasnya, sangat bergantung pada informasi yang diterima serta bekal pelatihan yang telah diberikan. Ketika seorang masinis tidak pernah dibekali skenario pelatihan pengereman darurat pada kecepatan tinggi di trek lengkung. Juga kegagalan dalam menghentikan kereta tepat waktu adalah dampak dari ketiadaan kompetensi. Kompetensi ini sejatinya menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menyediakannya. Oleh karena itu, penegakan hukum dan evaluasi operasional diharapkan dapat menjangkau rantai komando di atasnya, mencerminkan akuntabilitas yang lebih luas.
Menganalisis Temuan Mendalam KNKT
Sebelumnya, KNKT telah merilis hasil investigasi yang rinci terkait kecelakaan maut ini, yang mengakibatkan 16 korban jiwa. Laporan tersebut menguraikan sejumlah temuan dan faktor kontributif yang kompleks. Beberapa isu krusial yang terungkap meliputi masalah mikrofon yang tidak berfungsi optimal, hingga goresan pada kaca lokomotif yang mengganggu visibilitas. Temuan ini menegaskan bahwa insiden tersebut merupakan akumulasi dari beberapa masalah yang saling berkaitan.
Dalam laporan investigasinya, KNKT menemukan adanya perbedaan signifikan antara realisasi perjalanan kereta api dengan Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) yang telah ditetapkan. KRL KA 5568A, misalnya, terlambat berangkat dari Stasiun Bekasi selama 8 menit 32 detik. Sebaliknya, KA Anggrek atau KA 4B justru berangkat lebih awal 3 menit 17 detik dari jadwal yang seharusnya. Perbedaan waktu yang tidak sinkron ini menjadi salah satu faktor penentu dalam rentetan kejadian fatal tersebut.
Perbedaan Rujukan Waktu
Permasalahan lain yang diidentifikasi adalah perbedaan rujukan waktu yang digunakan oleh berbagai sistem komunikasi dan peralatan di Pusat Kendali Kereta Daop 1 Jakarta. Lebih jauh, sistem komunikasi juga mengalami kendala serius. Informasi mengenai KRL KA 5568A yang tertahan di Stasiun Bekasi Timur akibat kerumunan warga pasca-kecelakaan KRL dengan taksi listrik, tidak tersampaikan ke petugas PPKP Selatan. Kondisi ini diperparah oleh adanya “polusi suara” di PPKP Selatan akibat banyaknya sistem operasi dan peralatan komunikasi yang berjalan bersamaan, menghambat penyampaian informasi penting.
Aspek fisik lokomotif juga menjadi perhatian. Lokomotif KA Anggrek atau KA 4B menggunakan windshield berbahan polikarbonat yang ditemukan banyak goresan wiper dan swirl mark. Kondisi ini secara signifikan menyebabkan sumber cahaya lampu tampak lebih berpendar, mengganggu kualitas visual masinis, terutama saat malam hari. Pengaruh ini tentu sangat krusial dalam pengambilan keputusan yang cepat di jalur kereta api.
Terakhir, temuan KNKT juga menyoroti kurangnya pelatihan masinis KA Anggrek. Masinis tersebut belum pernah mendapatkan pelatihan skenario pengereman darurat. Bahkan, tidak ada prosedur pengereman darurat yang spesifik untuk situasi kecepatan tinggi di rel lengkung. Ketiadaan pelatihan dan prosedur ini menunjukkan adanya celah besar dalam standar operasional. Juga kesiapan menghadapi situasi darurat, yang pada akhirnya berkontribusi pada insiden yang tidak diinginkan.
